PALU – Tadulakonews.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, pengelolaan ruang laut, serta pengawasan terhadap pelaku usaha.
Berdasarkan data program dan capaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, total anggaran yang disiapkan untuk sejumlah program kelautan dan perikanan mencapai Rp33,73 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggaran tersebut diarahkan pada lima kelompok utama, yakni infrastruktur pelabuhan sebesar Rp7,62 miliar, sarana produksi perikanan tangkap Rp15,46 miliar, sarana produksi budidaya dan P2HP Rp5,16 miliar, pengelolaan ruang laut Rp1,85 miliar, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) sebesar Rp3,64 miliar.
Pada sektor perikanan tangkap, pemerintah menempatkan peningkatan produksi sekaligus penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu fokus utama program. Dukungan infrastruktur antara lain diarahkan untuk Pelabuhan Perikanan Mato dengan anggaran Rp1,62 miliar dan Pelabuhan Perikanan Lafeu sebesar Rp6 miliar.
Selain pembangunan infrastruktur, bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap juga dialokasikan sebesar Rp2,26 miliar untuk program penanggulangan kemiskinan yang menyasar 51 rumah tangga.
Sementara itu, sebesar Rp13,20 miliar dialokasikan untuk peningkatan produksi perikanan tangkap yang menyasar 114 kelompok nelayan di Sulawesi Tengah.
Capaian produksi perikanan tangkap menunjukkan tren peningkatan. Produksi yang pada 2024 tercatat sebesar 271.865,95 ton meningkat menjadi 328.393,08 ton pada 2025. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sekitar 20,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sejumlah daerah menjadi sentra produksi perikanan tangkap tertinggi pada 2025. Donggala berada di posisi pertama dengan produksi 80.180,70 ton, disusul Morowali 40.225,30 ton, Banggai Laut 37.438,88 ton, Parigi Moutong 31.534,10 ton, dan Banggai 29.240,50 ton.
Pada subsektor perikanan budidaya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,16 miliar untuk sarana produksi budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (P2HP).
Program tersebut mencakup penyediaan sarana budidaya air tawar dengan sistem bioflok, sarana produksi rumput laut bagi rumah tangga miskin, sarana budidaya air payau dan laut, serta sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Dukungan anggaran juga mencakup Rp345 juta untuk penanggulangan kemiskinan bagi 23 rumah tangga miskin, Rp3,74 miliar untuk peningkatan produktivitas budidaya bagi 46 kelompok pembudidaya, serta Rp1,07 miliar untuk penyediaan sarana bagi pengolah dan pemasar hasil perikanan yang menyasar 23 kelompok.
Data Dinas Kelautan dan Perikanan mencatat produksi perikanan budidaya pada 2025 mencapai 330.058,72 ton. Angka tersebut masih bersifat sementara.
Banggai Kepulauan menjadi daerah dengan produksi perikanan budidaya tertinggi, yakni 242.639,99 ton. Selanjutnya Banggai Laut mencapai 21.915,83 ton, Parigi Moutong 19.945,35 ton, Donggala 14.771,99 ton, dan Tojo Una-Una 8.921,54 ton.
Dari sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Januari 2026 tercatat sebesar 102,24. Angka tersebut menunjukkan kondisi usaha nelayan relatif menguntungkan. Sementara itu, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) berada pada angka 91,43.
Meski demikian, subsektor budidaya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain peningkatan biaya produksi, fluktuasi harga hasil budidaya, produktivitas yang belum optimal, keterbatasan modal usaha, serta tingginya beban konsumsi rumah tangga.
Selain peningkatan produksi dan kesejahteraan, pemerintah juga memperkuat pengelolaan ruang laut melalui program rehabilitasi ekosistem pesisir dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran sebesar Rp1,85 miliar diarahkan untuk rehabilitasi terumbu karang dan mangrove, pembangunan apartemen ikan, fasilitasi alokasi ruang laut, serta pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir.
Dalam aspek pengawasan, tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan menunjukkan peningkatan dari 82,12 persen pada 2025 menjadi 94,40 persen pada Triwulan II 2026. Pada 2025, tercatat 326 pelaku usaha yang dinyatakan patuh, terdiri atas 247 pelaku usaha perikanan tangkap, 26 perikanan budidaya, 40 pengolahan hasil perikanan, dan 13 pemanfaatan ruang laut.
Pengawasan juga diperkuat melalui penyediaan Vessel Monitoring System (VMS) senilai Rp708 juta untuk 118 unit kapal serta perlengkapan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) sebesar Rp1,74 miliar bagi delapan kelompok. Melalui berbagai program tersebut, Pemprov Sulawesi Tengah menegaskan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada peningkatan produksi perikanan tangkap secara berkelanjutan, pengembangan budidaya, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, penguatan pengawasan serta kepatuhan pelaku usaha, dan pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan.
(Faisal)
