Tadulakonews.com – Ancaman ekstremisme kini tak hanya muncul di dunia nyata. Ruang digital telah menjadi jalur cepat penyebaran intoleransi, ujaran kebencian, disinformasi hingga propaganda yang mengarah pada kekerasan.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah melalui Staf Ahli Gubernur Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Dr. Rusmiadi, S.T., S.H., M.Si., dalam Sosialisasi dan Inisiasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2026-2029, di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (8/9).
Dalam kesempatan itu, Rusmiadi menyoroti perkembangan ruang digital yang memungkinkan penyebaran paham ekstremisme berlangsung secara cepat dan luas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penyebaran dapat berlangsung dengan cepat melalui ruang digital dan dapat menyasar berbagai kelompok masyarakat, khususnya generasi muda,” urainya.
Menurutnya, generasi muda menjadi salah satu kelompok yang rentan terpapar berbagai narasi intoleransi dan ekstremisme yang beredar di ruang digital.
Karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan literasi digital yang berjalan beriringan dengan pendidikan karakter.
Selain itu, wawasan kebangsaan, peningkatan toleransi serta penguatan ketahanan masyarakat juga perlu terus didorong sebagai bagian dari strategi pencegahan ekstremisme.
Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kemampuan masyarakat dalam mengenali, menyaring dan menangkal berbagai konten maupun narasi yang berpotensi mengarah pada ekstremisme berbasis kekerasan.
“Jangan tunggu sampai terjadi tindakan kekerasan,” tegas Rusmiadi seraya mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi dalam menangkal ancaman ekstremisme.
Lebih jauh, ia berharap pelaksanaan RAN-PE 2026-2029 tidak berhenti pada kegiatan yang bersifat seremonial semata.
Menurutnya, forum tersebut harus mampu menghasilkan rencana kerja yang konkret, pembagian peran yang jelas serta mekanisme koordinasi dan evaluasi yang dapat dijalankan secara berkelanjutan.
Hal itu, lanjutnya, perlu diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, organisasi masyarakat serta berbagai unsur terkait lainnya.
“Kami optimis Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang aman, damai, toleran, dan terbebas dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Foundation dan LIBU Perempuan.
Peserta kegiatan berasal dari Kesbangpol, Kanwil Kementerian HAM Sulteng, Polda Sulawesi Tengah, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)
