Tadulakonews.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pembangunan rendah karbon yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga tangguh menghadapi perubahan iklim dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Muhammad Muchlis, MM, saat mewakili gubernur sekaligus membuka Ekspose Dokumen Peta Jalan Program Kampung Iklim (Proklim) Sulawesi Tengah Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Santika, Senin (12/10), dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, penggiat iklim, serta lembaga nonpemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Muchlis menegaskan bahwa perencanaan pengendalian perubahan iklim harus berlandaskan kondisi riil daerah agar program yang dirumuskan tepat sasaran dan dapat dilaksanakan secara efektif.
Ia juga menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan pengendalian perubahan iklim dengan misi ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah, yaitu mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan.
Menurutnya, keselarasan tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan upaya pengendalian perubahan iklim terintegrasi dengan arah pembangunan daerah.
Melalui ekspose dokumen ini, pemerintah daerah berharap dapat merumuskan strategi yang lebih terarah, menetapkan prioritas yang terukur, serta menyusun langkah tindak lanjut yang dapat diimplementasikan.
“Ekspose ini bertujuan menghasilkan rumusan yang jelas, prioritas yang terukur dan langkah tindak lanjut yang dapat dilaksanakan,” ujar Muchlis.
Lebih lanjut, Muchlis menyampaikan bahwa Sulawesi Tengah telah memperoleh apresiasi positif dari Sekretariat Nasional atas dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengendalian Perubahan Iklim.
Apresiasi tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap upaya pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan menjalankan program yang mendukung pengendalian perubahan iklim.
Selain itu, capaian penurunan emisi daerah juga mendapat dukungan pendanaan internasional berbasis hasil atau Result-Based Payment (RBP) REDD+ melalui skema Green Climate Fund (GCF).
Dukungan pendanaan tersebut mencapai 2,8 juta dolar AS. Capaian ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program pengurangan emisi sekaligus mendorong keberlanjutan upaya perlindungan lingkungan di Sulawesi Tengah.
Meski demikian, Muchlis mengingatkan agar berbagai apresiasi dan capaian yang telah diraih tidak membuat seluruh pihak yang terlibat dalam program pengendalian perubahan iklim cepat berpuas diri.
Ia menegaskan bahwa pengakuan internasional harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan konsistensi, memperkuat kolaborasi, serta memastikan setiap program memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
“Pengakuan dunia bukanlah garis akhir, melainkan titik tolak untuk membuktikan bahwa komitmen kita tak sekadar diakui, tetapi terus teruji dalam konsistensi dan abadi dalam dampaknya,” tegasnya.
Muchlis juga menekankan bahwa komitmen menjaga lingkungan tidak boleh berhenti pada pernyataan atau retorika semata, tetapi harus diwujudkan melalui kerja sama lintas sektor dan aksi nyata yang berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Program Manager RBP GCF REDD+, Edi Wicaksono, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Di antara pejabat yang hadir ialah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Wahid Irawan, S.STP., M.M.; Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dodot Tinarso, S.Sos., M.T.; serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Andi Irman, S.STP., M.M., M.P.
Hadir pula kalangan akademisi, penggiat iklim, dan perwakilan lembaga nonpemerintahan yang diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat sinergi serta mendukung pelaksanaan Peta Jalan Proklim Sulawesi Tengah Tahun 2026.
(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)
