POSO – Tadulakonews.com – Kepolisian Resor (Polres) Poso bersama sejumlah instansi terkait di Kabupaten Poso mengikuti rapat koordinasi strategis mengenai pencegahan dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Kamis (30/7/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 14.30 WITA tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting di Aula Andi Sappa Sudirman Polres Poso dan dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) bersama para menteri serta kepala lembaga negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat koordinasi tingkat pusat itu diikuti oleh Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BMKG, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, serta para Pejabat Utama Mabes Polri.
Pembahasan dalam rapat difokuskan pada penguatan sinergi lintas sektor dalam upaya mitigasi, pencegahan, dan penanganan Karhutla di berbagai wilayah Indonesia, terutama menghadapi potensi meningkatnya risiko kebakaran pada musim kemarau.
Di Kabupaten Poso, kegiatan tersebut dihadiri Wakapolres Poso Kompol Suriadi, S.H., M.M., bersama para Pejabat Utama (PJU) dan perwira Polres Poso.
Turut hadir Kepala BPBD Kabupaten Poso, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso, Kepala KPH Sintuwu Maroso, Polhut Muda KPH Sintuwu Maroso, PMG Pertama Kabupaten Poso, serta staf BMKG Poso.
Kehadiran berbagai instansi tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam membangun koordinasi lintas sektoral guna mengantisipasi potensi Karhutla di wilayah Kabupaten Poso.
Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polres Poso turut memberikan dukungan teknis sehingga pelaksanaan Zoom Meeting berlangsung lancar dan seluruh arahan dari pemerintah pusat dapat diterima dengan baik.
Melalui rapat tersebut, peserta memperoleh informasi terkait kondisi cuaca, langkah mitigasi, serta kebijakan strategis penanganan Karhutla yang menjadi pedoman pelaksanaan di daerah.
Kasi Humas Polres Poso AKP Rianto Hilian mengatakan, pencegahan Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak dan tidak dapat hanya mengandalkan satu institusi.
Menurutnya, arahan dari pemerintah pusat menegaskan pentingnya sinergi pentahelix antara Polri, TNI, pemerintah daerah, BMKG, Dinas Kehutanan, BPBD, hingga pemerintah desa dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Ia menjelaskan, langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui pemantauan wilayah, peningkatan kesiapsiagaan personel, edukasi kepada masyarakat, serta respons cepat apabila ditemukan titik api.
Polres Poso juga mengimbau masyarakat, khususnya petani dan peladang, agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang lebih luas serta menimbulkan polusi asap yang berdampak pada kesehatan.
Selain merusak lingkungan, pembakaran hutan dan lahan secara melawan hukum juga dapat diproses secara pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masyarakat juga diajak berperan aktif dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun aktivitas pembakaran lahan kepada Bhabinkamtibmas, Babinsa, kepolisian, atau BPBD agar dapat segera ditangani sebelum meluas.
Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Polres Poso bersama pemerintah daerah dan instansi terkait berkomitmen memperkuat upaya pencegahan Karhutla sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan demi mewujudkan Kabupaten Poso yang aman, sehat, dan lestari.
