Tadulakonews.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi mengakhiri masa transisi darurat menuju pemulihan pascagempa bumi yang melanda Kabupaten Sigi.
Berakhirnya masa transisi tersebut menjadi penanda dimulainya tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan tetap mengedepankan koordinasi serta pengawasan terhadap seluruh proses penanganan bencana.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap berkomitmen melakukan pemantauan dan evaluasi hingga seluruh proses pemulihan berjalan secara optimal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Berakhirnya Status Transisi Darurat ke Pemulihan Gempa Bumi di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (3/8/2026).
Rapat tersebut membahas evaluasi akhir pelaksanaan masa transisi darurat sekaligus memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa masa transisi darurat secara resmi telah berakhir pada 31 Juli 2026 sehingga penanganan bencana kini memasuki fase pemulihan.
Meski demikian, pemerintah tetap akan mempercepat penyelesaian berbagai pekerjaan yang masih berlangsung demi memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana.
“Hari ini masa transisi kita sudahi per tanggal 31 Juli dan kita kembali ke kondisi normal. Namun, kami tetap melakukan pemantauan dan evaluasi, khususnya di Kabupaten Sigi. Apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, pemerintah provinsi tetap siap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten,” ujar Wakil Gubernur.
Ia menegaskan bahwa berakhirnya masa transisi bukan berarti pemerintah menghentikan pendampingan kepada masyarakat terdampak bencana.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan terus memantau pembangunan hunian sementara (huntara) serta berbagai program penanganan dampak bencana hingga seluruh pekerjaan dinyatakan selesai.
“Hal-hal yang belum selesai akan tetap kita kawal bersama agar masyarakat terdampak mendapatkan penanganan yang baik,” tegasnya.
Wakil Gubernur menjelaskan bahwa Kabupaten Sigi menjadi wilayah prioritas selama masa tanggap darurat dan transisi pemulihan karena merupakan daerah yang paling terdampak akibat gempa bumi pada 16 Juni 2026.
Oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Sigi, BPBD, BNPB, dan seluruh perangkat terkait dinilai menjadi kunci dalam mempercepat proses pemulihan.
Pemerintah berharap koordinasi lintas instansi terus diperkuat agar pemulihan kebutuhan masyarakat, pembangunan hunian, perbaikan infrastruktur, serta pemulihan kondisi sosial ekonomi dapat berjalan sesuai harapan.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan lebih baik,” tutup Wakil Gubernur.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Ir. Asbudiyanto, Kepala BPBD Kabupaten Sigi, perwakilan BNPB Provinsi Sulawesi Tengah, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
