Tadulakonews.com – PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memastikan penanganan korban gempa bumi di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong berjalan maksimal, meskipun masa tanggap darurat telah berakhir.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (2/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat koordinasi membahas langkah lanjutan penanganan pascagempa bumi yang terjadi pada 16 Juni 2026, mulai dari evaluasi masa tanggap darurat, percepatan pendataan kerusakan, transisi menuju masa pemulihan, hingga strategi penanganan jangka panjang bagi masyarakat terdampak.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa perubahan status dari masa tanggap darurat menuju masa transisi tidak boleh dimaknai sebagai berkurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang menjadi korban bencana.
“Penanganan korban bencana ini harus terus berjalan apa pun statusnya. Mau tanggap darurat, masa transisi, atau status lainnya, itu hanya urusan administrasi. Tetapi pelayanan dan penanganan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Jaminan kehidupan masyarakat terdampak harus terus kita pastikan sampai mereka benar-benar pulih,” tegas Gubernur.
Menurutnya, pengalaman penanganan bencana besar tahun 2018 harus menjadi pelajaran penting agar pemerintah tidak meninggalkan persoalan baru pada tahap pemulihan. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait memastikan seluruh proses penanganan dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.
Gubernur juga menekankan bahwa persoalan paling mendasar saat ini adalah validitas data kerusakan di lapangan. Ia meminta seluruh tim segera melakukan asesmen ulang secara menyeluruh agar proses rehabilitasi dan penyaluran bantuan pemerintah tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Sekali lagi persoalan utama kita adalah data. Saya ingin memastikan apakah data kerusakan rumah masyarakat sudah benar-benar lengkap dan valid. Ketika kita masuk tahap pemulihan, semua kebijakan nantinya bergantung pada data yang akurat,” ujarnya.
Selain pendataan, Gubernur menyoroti kebutuhan paling mendesak saat ini, yakni percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat.
Ia menegaskan bahwa huntara yang dibutuhkan bukan lagi berupa tenda darurat, melainkan bangunan semi permanen yang layak dihuni selama menunggu pembangunan hunian tetap.
“Yang paling mendesak sekarang adalah huntara. Jangan lagi model tenda, tetapi hunian sementara semi permanen yang layak ditempati dalam jangka waktu cukup panjang. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepastian,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur meminta tim teknis bersama BMKG melakukan identifikasi kawasan rawan yang tidak lagi aman untuk pembangunan kembali. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama sebelum rumah dibangun kembali di lokasi terdampak.
“Kalau ada wilayah yang secara kajian BMKG dinyatakan rawan, jangan dipaksakan membangun kembali di lokasi itu. Kita harus pastikan masyarakat membangun di tempat yang aman agar risiko bencana tidak terulang,” katanya.
Berdasarkan data infografis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), total rumah terdampak gempa mencapai 4.210 unit, terdiri atas 4.012 unit di Kabupaten Sigi, 92 unit di Kabupaten Parigi Moutong, 18 unit di Kabupaten Poso, dan 88 unit di Kota Palu.
Dari jumlah tersebut, 2.551 rumah mengalami rusak ringan, 1.195 rumah rusak sedang, dan 266 rumah mengalami rusak berat.
Sementara itu, Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi kini memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju tahap pemulihan. Meski demikian, seluruh penanganan yang belum tuntas tetap dilanjutkan secara maksimal.
Ia menjelaskan, gempa bumi menyebabkan tiga korban jiwa di Kabupaten Sigi, sementara 266 unit rumah rusak berat menjadi prioritas utama dalam percepatan pembangunan hunian sementara.
Selain itu, pemerintah daerah telah membuka kembali akses jalan menuju wilayah Lembah Tongoa yang sebelumnya terdampak, serta terus memperbaiki distribusi air bersih di sejumlah titik terdampak bencana.
“Kami memang telah memasuki masa transisi, tetapi seluruh pekerjaan yang belum selesai pada masa tanggap darurat tetap kami lanjutkan. Fokus kami adalah memastikan masyarakat segera pulih dan dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal,” ujarnya.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut Wakil Bupati Sigi Dr. Samuel Yansen Pongi, S.E., M.Si., Wakil Bupati Parigi Moutong H. Abdul Sahid, S.Pd., Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Ir. Asbudianto, S.T., M.Si., AIFO-P., unsur Forkopimda, perwakilan BMKG, serta seluruh pihak terkait yang terlibat dalam penanganan bencana di Sulawesi Tengah.
(Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulawesi Tengah)