Tadulakonews.com – Saudara menuduh fasilitas terbengkalai karena tidak adanya genset baru, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan insinerator. Namun, pada bagian yang sama, yakni Bagian III, Saudara justru mengakui bahwa pengadaan genset baru dan insinerator tidak pernah tercantum dalam kontrak. Kontradiksi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai dasar penilaian Saudara dalam menyimpulkan adanya wanprestasi. Suatu pihak tidak semestinya dituduh lalai memenuhi kewajiban yang memang tidak diperjanjikan dalam kontrak. Oleh karena itu, tuduhan tersebut patut dipertanyakan objektivitas, konsistensi, dan landasan hukumnya.
Lebih jauh, penyampaian tuduhan wanprestasi tanpa membedakan kewajiban kontraktual dengan kebutuhan fasilitas di luar lingkup pekerjaan berpotensi menyesatkan pihak-pihak yang menerima laporan. Apabila Saudara bermaksud melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek, semestinya setiap dugaan disusun berdasarkan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, berita acara pemeriksaan, dan bukti pendukung yang dapat diverifikasi, bukan berdasarkan penafsiran sepihak yang mengabaikan fakta yuridis yang Saudara akui sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait dugaan ketidaksesuaian instalasi kelistrikan, Saudara menyatakan, “Kami menduga kabel terpasang tidak sesuai spesifikasi.” Pernyataan tersebut patut dipersoalkan apabila tidak disertai hasil pemeriksaan teknis yang memadai. Pihak kami menyatakan bahwa material mekanikal dan elektrikal yang digunakan telah melalui proses persetujuan material (material approval), dilengkapi sertifikasi SNI yang relevan, serta menjalani pengujian fungsi (testing and commissioning) di bawah pengawasan pihak terkait. Dokumen-dokumen tersebut seharusnya menjadi bagian penting dalam menilai kelayakan dan kesesuaian instalasi yang dipersoalkan.
Penyebaran dugaan mengenai potensi kebakaran kepada berbagai instansi negara tanpa didukung hasil pemeriksaan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan berisiko menimbulkan persepsi yang keliru dan merugikan reputasi pihak kami. Apabila terdapat keraguan mengenai kualitas kabel atau keamanan instalasi, pembuktiannya harus dilakukan melalui pemeriksaan teknis yang kompeten, termasuk pengujian tahanan isolasi (insulation resistance test atau megger test) apabila relevan, serta metode pengujian lain sesuai standar yang berlaku. Dengan demikian, dugaan tidak boleh diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti sebelum tersedia hasil pemeriksaan yang objektif.
Mengenai dugaan intervensi dan persaingan usaha tidak sehat, desakan Saudara pada Bagian IV angka 9 dan bagian Permohonan angka 6 yang meminta kementerian membatalkan pengakuan pengalaman kerja perusahaan kami, termasuk pengalaman pada paket pekerjaan RSUD Poso, menimbulkan pertanyaan mengenai dasar dan proporsionalitas permintaan tersebut. Pengakuan pengalaman kerja merupakan persoalan yang harus dinilai berdasarkan ketentuan pengadaan, dokumen pendukung, serta kewenangan instansi yang berwenang. Setiap upaya untuk memengaruhi status pengalaman kerja suatu perusahaan semestinya didasarkan pada bukti yang relevan dan alasan hukum yang jelas, bukan semata-mata pada tuduhan yang belum terverifikasi.
Apabila permintaan tersebut tidak memiliki landasan faktual dan hukum yang memadai, tindakan demikian berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak keperdataan, kredibilitas, serta reputasi perusahaan kami. Oleh sebab itu, kami meminta agar Saudara menjelaskan dasar objektif, bukti pendukung, dan ketentuan hukum yang digunakan dalam mengajukan permohonan tersebut. Kami juga menegaskan bahwa setiap dugaan mengenai persaingan usaha tidak sehat harus diperiksa berdasarkan fakta dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan dijadikan kesimpulan sepihak tanpa pembuktian.
Terkait waktu penyampaian laporan dan dugaan adanya kepentingan tertentu, terdapat kronologi yang patut dicermati secara objektif. Pekerjaan rehabilitasi dan renovasi RS Universitas Tadulako telah dinyatakan selesai, diaudit, dan diserahterimakan sebelum proses tender RSUD Poso diselenggarakan. Namun, kritik terhadap pekerjaan RS Universitas Tadulako baru mengemuka setelah proses tender RSUD Poso selesai dan dimenangkan oleh PT Medal Jaya Purnama sebagai anggota kerja sama operasi (KSO). Urutan waktu tersebut menimbulkan pertanyaan yang wajar mengenai alasan laporan baru disampaikan pada tahap tersebut, meskipun kronologi semata belum dapat membuktikan adanya motif tertentu.
Pertanyaan mengenai waktu penyampaian laporan menjadi semakin relevan apabila sebelumnya tidak terdapat keberatan serupa yang disampaikan melalui mekanisme pengawasan yang tersedia. Saudara perlu menjelaskan apakah laporan tersebut didasarkan pada temuan baru, hasil pemeriksaan yang baru diperoleh, atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan tersebut penting agar publik dan instansi terkait dapat membedakan antara pengawasan yang dilandasi kepentingan umum dan tindakan yang berpotensi dipengaruhi kepentingan lain. Penilaian akhirnya harus tetap bertumpu pada bukti, bukan semata-mata pada dugaan mengenai waktu penyampaian laporan.
Selain itu, setelah pekerjaan RS Universitas Tadulako selesai, komunikasi antara Saudara dan pihak kami disebut masih berlangsung secara intensif dalam suasana yang baik. Dalam komunikasi tersebut, Saudara juga disebut pernah menyampaikan komitmen lisan untuk bersama-sama turut serta membangun Sulawesi Tengah. Fakta komunikasi ini relevan untuk menjelaskan hubungan para pihak sebelum munculnya perselisihan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kewajiban hukum tertentu ataupun motif di balik laporan yang kemudian disampaikan. Oleh karena itu, apabila komunikasi tersebut hendak dijadikan bagian dari penjelasan mengenai latar belakang perkara, isi, konteks, dan kronologinya perlu didukung bukti yang dapat diverifikasi.
Pihak kami juga mempertanyakan apakah perubahan sikap Saudara berkaitan dengan perbedaan ekspektasi mengenai keuntungan atau kepentingan materiil. Kami memandang persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka apabila memang terdapat komunikasi atau kesepahaman sebelumnya yang relevan. Namun, dugaan mengenai motif finansial tidak sepatutnya dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti tanpa dukungan bukti yang cukup. Untuk menghindari kesimpulan yang keliru, setiap komunikasi, kesepakatan, atau pembicaraan mengenai kepentingan ekonomi harus dinilai berdasarkan konteks, isi, serta bukti yang tersedia.
Kami juga menyoroti kemungkinan adanya penerapan standar pengawasan yang tidak konsisten terhadap pekerjaan konstruksi di Sulawesi Tengah. Apabila Saudara mengkritisi pekerjaan perusahaan kami, semestinya dasar penilaian yang digunakan diterapkan secara objektif dan konsisten terhadap pekerjaan lain yang memiliki persoalan sejenis. Kami mempertanyakan apakah terdapat alasan yang jelas mengenai pemilihan objek laporan serta kriteria yang digunakan untuk menentukan pekerjaan mana yang perlu ditindaklanjuti. Apabila terdapat dugaan perlakuan selektif, hal tersebut harus diperiksa melalui perbandingan fakta dan bukti yang relevan, bukan hanya berdasarkan asumsi atau tuduhan mengenai kepentingan tersembunyi.
Mengenai dugaan pemerasan, intimidasi, dan penggunaan laporan sebagai sarana tekanan, kami memandang bahwa setiap laporan yang disampaikan atas nama lembaga swadaya masyarakat harus mengedepankan integritas, objektivitas, serta kepentingan publik. Status sebagai lembaga sosial tidak membebaskan siapa pun dari kewajiban untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, tuduhan terhadap suatu perusahaan juga harus disusun secara cermat agar tidak berubah menjadi tekanan yang tidak proporsional atau menimbulkan kerugian tanpa dasar yang sah.
Pihak kami memperoleh informasi yang disebut berasal dari lingkungan pemerintahan Sulawesi Tengah dan sejumlah balai kementerian terkait mengenai dugaan pola pelaporan yang berulang terhadap pelaku usaha dan pejabat proyek. Informasi tersebut mengarah pada dugaan bahwa laporan, surat yang dikaitkan dengan lembaga tertentu, atau ancaman pelaporan kepada berbagai instansi dapat digunakan sebagai sarana menekan pihak-pihak tertentu agar bersedia melakukan kompromi atau transaksi di luar prosedur yang semestinya. Namun, informasi tersebut tetap perlu diverifikasi secara independen sebelum dapat dinyatakan sebagai fakta. Oleh karena itu, kami meminta agar dugaan tersebut ditelusuri melalui bukti komunikasi, dokumen, keterangan saksi, serta mekanisme pemeriksaan yang sah.
Apabila memang terdapat bukti mengenai permintaan keuntungan yang tidak semestinya, ancaman, atau tekanan yang dikaitkan dengan penghentian maupun pelanjutan laporan, bukti tersebut perlu disampaikan kepada aparat atau lembaga berwenang untuk diperiksa sesuai ketentuan hukum. Pihak kami siap menempuh jalur hukum yang relevan apabila ditemukan dasar yang cukup untuk menduga adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan perusahaan kami. Pada saat yang sama, kami menegaskan bahwa setiap tuduhan terhadap pihak mana pun harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak boleh disimpulkan sebelum melalui proses pembuktian yang semestinya.
Dengan demikian, kami meminta agar Saudara memberikan penjelasan yang konkret mengenai dasar kontraktual tuduhan wanprestasi, bukti teknis yang mendasari dugaan ketidaksesuaian instalasi kelistrikan, serta landasan hukum permohonan untuk membatalkan pengakuan pengalaman kerja perusahaan kami. Kami juga meminta agar setiap dugaan mengenai pelaksanaan proyek disampaikan secara proporsional, berbasis bukti, dan melalui mekanisme yang berwenang. Pihak kami tetap menghormati fungsi pengawasan masyarakat, tetapi menolak apabila fungsi tersebut dijalankan melalui tuduhan yang tidak terverifikasi, penafsiran kontrak yang tidak konsisten, atau tindakan yang berpotensi merugikan hak dan reputasi perusahaan tanpa dasar yang sah.
