Tadulakonews.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mengajak para pelaku usaha segera beradaptasi dengan sistem e-Katalog V6 seiring semakin canggihnya sistem pengadaan digital barang dan jasa pemerintah.
Wagub menilai, pelaku usaha yang telah terdaftar dalam ekosistem digital pengadaan akan lebih mudah memperkenalkan dan memasarkan produknya kepada instansi pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi lain, pemerintah dapat mencari dan membandingkan produk dari berbagai pelaku usaha secara sehat dan kompetitif, sekaligus melakukan transaksi secara akuntabel dan transparan.
“Mari kita bangun bersama ekosistem pengadaan pemerintah yang terbuka, sehat, kompetitif, transparan dan berintegritas,” ajak Wagub saat membuka Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Pelaku Usaha Inklusif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Hotel Aston, Kamis (10/9).
Kegiatan yang digelar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, pemuda dan warga binaan agar semakin siap mengambil bagian dalam ekosistem pengadaan pemerintah yang inklusif.
Menurut Wagub, transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus diikuti dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha agar mampu memanfaatkan peluang yang tersedia.
Dengan memahami sistem dan mekanisme pengadaan berbasis digital, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan daya saing sekaligus memperluas akses terhadap pasar pemerintah.
Wagub juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh kelompok masyarakat dalam ekosistem pengadaan pemerintah sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP RI Dwi Rahayu Eka Setyowati mengapresiasi komitmen Pemprov Sulawesi Tengah dalam membangun tata kelola pengadaan yang baik.
Hal tersebut tercermin dari skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 2025 yang mencapai 85,06 serta tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di level 9.
“Ini menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pengadaan yang profesional, transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dwi Rahayu menegaskan, LKPP berkomitmen membuka ruang dan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui ekosistem pengadaan pemerintah berbasis digital.
Menurutnya, pengadaan pemerintah tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, tetapi juga dapat menjadi salah satu sarana untuk mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan pelaku usaha.
Karena itu, pelaku usaha dari berbagai latar belakang diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan yang tersedia dengan meningkatkan kapasitas, kualitas produk dan pemahaman terhadap mekanisme pengadaan pemerintah.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 120 pelaku usaha dan diharapkan mampu memberikan pemahaman serta keterampilan yang lebih baik kepada peserta dalam memasuki ekosistem pengadaan pemerintah.
Turut hadir pada pembukaan kegiatan tersebut Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Irwan, S.Km., S.H., M.H.
(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)
