PALU – Tadulakonews.com – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima langsung ratusan tenaga kesehatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari berbagai kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah di ruang kerjanya, Kamis (3/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para tenaga kesehatan untuk menyampaikan aspirasi terkait kepastian status kepegawaian PPPK tenaga kesehatan, PPPK paruh waktu, maupun tenaga honorer.
Para tenaga kesehatan mempertanyakan belum adanya kebijakan yang memberikan kepastian serupa dengan tenaga pendidik PPPK, khususnya terkait peluang pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Anwar Hafid langsung mengambil langkah cepat dengan menghubungi Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, melalui sambungan telepon di hadapan ratusan tenaga kesehatan yang hadir.
Dalam percakapan tersebut, Anwar Hafid menyampaikan langsung keluhan para tenaga kesehatan Sulawesi Tengah. Ia mempertanyakan mengapa kebijakan kepastian status PPPK telah diberikan kepada tenaga guru, sementara tenaga kesehatan belum memperoleh kepastian yang sama.
Wamenkes Dante Saksono Harbuwono kemudian meminta agar aspirasi tersebut disampaikan secara tertulis untuk diteruskan kepada jajaran terkait di Kementerian Kesehatan dan dikoordinasikan dengan Kementerian PAN-RB.
Anwar Hafid menegaskan dirinya mendukung penuh perjuangan para tenaga kesehatan untuk memperoleh kejelasan mengenai status kepegawaian mereka.
“Saya jujur, ketika pertama kali mendengar pengumuman itu, saya juga bertanya, kok tenaga kesehatan tidak? Padahal kalau kita lihat, dua bidang ini sama-sama prioritas. Peran guru dan tenaga kesehatan sama-sama sangat vital bagi masyarakat,” tegas Anwar Hafid.
Menurutnya, guru memiliki peran besar dalam membangun sumber daya manusia melalui pendidikan, sementara tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
“Karena itu saya mendukung sepenuhnya saudara-saudara sekalian untuk mempertanyakan hal ini. Kenapa hanya guru? Seharusnya tenaga kesehatan juga mendapatkan perhatian dan kepastian yang sama,” ujarnya.
Anwar Hafid meminta para tenaga kesehatan segera menyiapkan surat resmi yang memuat aspirasi dan tuntutan mereka. Surat tersebut akan dibawanya langsung dalam agenda kunjungannya ke Jakarta.
“Tadi Pak Wamen sudah menyampaikan agar dibuatkan surat tertulis. Kalau bisa satu atau dua hari ini sudah selesai dan diberikan kepada saya, supaya bisa saya bawa ke Jakarta. Kita akan coba perjuangkan dan komunikasikan dengan kementerian terkait,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan tenaga PPPK bukan hal baru baginya. Semasa bertugas sebagai anggota DPR RI, Anwar Hafid mengaku kerap menerima aspirasi dan keluhan dari tenaga PPPK di berbagai daerah.
Karena itu, ia menilai aspirasi ratusan tenaga kesehatan Sulawesi Tengah harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Menurutnya, jangan sampai terjadi perbedaan perlakuan terhadap dua sektor yang sama-sama memiliki peran strategis dalam pembangunan manusia, yakni pendidikan dan kesehatan.
“Jangan sampai ada yang keliru. Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, apa yang saudara-saudara perjuangkan hari ini, secara pribadi dan sebagai pemerintah daerah, saya mendukung,” pungkasnya.
(Faisal)
