PALU – Tadulakonews.com – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta kekeringan di Sulawesi Tengah, Senin (31/8/2026), di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Rakor digelar sebagai langkah memperkuat sinergi pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait dalam mengantisipasi meluasnya karhutla serta dampak kekeringan di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah.
Dalam arahannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa penanganan karhutla merupakan persoalan mendesak yang membutuhkan langkah lebih masif dan terkoordinasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hari ini kita melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan mendesak bagi daerah kita Sulawesi Tengah, yaitu membahas langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar penanganan karhutla ini lebih masif lagi kita lakukan sehingga tidak meluas kerusakan yang ditimbulkan,” kata Anwar.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat agar berbagai upaya yang telah dilakukan di tingkat kabupaten dan kota dapat berjalan lebih sinergis.
Sebelum rakor digelar, Anwar mengaku telah berkoordinasi dengan unsur Forkopimda, termasuk Pangdam, Kajati, dan Kapolda, untuk merumuskan langkah bersama dalam menghadapi ancaman karhutla.
“Langkah-langkah yang sudah kita lakukan baik di tingkat kabupaten kota bisa lebih sinergi lagi sehingga kita bisa mengantisipasi dampak kerugian yang lebih besar yang terjadi akibat kebakaran hutan ini,” ujarnya.
Tojo Una-Una Catat Lahan Terbakar hingga 83 Hektare
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah hingga 28 Agustus 2026, sejumlah wilayah menjadi konsentrasi penanganan karhutla dan kekeringan.
Anwar mengungkapkan, kejadian karhutla tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Di Kota Palu, salah satu kejadian terjadi di kawasan Poboya dengan luas lahan terbakar sekitar satu hektare.
Sementara itu, Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu wilayah dengan kejadian karhutla cukup besar. Beberapa desa terdampak, dengan salah satu lokasi mencatat luas lahan terbakar mencapai sekitar 83 hektare.
Karhutla juga tercatat terjadi di Kabupaten Banggai, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, Poso, dan Buol.
Anwar menjelaskan, berdasarkan grafik kejadian karhutla, kondisi pada awal tahun sempat mengalami peningkatan. Namun, melalui upaya pemadaman dan penanganan yang dilakukan pemerintah daerah bersama aparat di lapangan, jumlah kejadian kemudian menurun dalam beberapa bulan berikutnya.
Kekeringan Memuncak pada Agustus
Gubernur juga menyoroti korelasi kuat antara meningkatnya kekeringan dengan kejadian karhutla.
Menurutnya, kondisi kekeringan mencapai puncaknya pada Agustus, bersamaan dengan meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan.
“Ini tentu seiring dengan grafik terjadinya kekeringan. Jadi juga kekeringan ini memuncak, di puncaknya itu adalah Agustus. Dan ini korelasinya sangat kuat antara kekeringan seiring dengan kebakaran yang terjadi,” jelasnya.
Karena itu, Anwar meminta seluruh pihak tidak lengah memasuki September. Ia mengingatkan agar peningkatan kejadian pada Agustus tidak kembali terjadi pada bulan berikutnya apabila kondisi kering masih berlangsung.
“Kita khawatir jangan sampai Agustus ke September ini akan terjadi lonjakan,” tegasnya.
Meskipun hujan mulai turun di sejumlah daerah, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan karena kondisi kekeringan di beberapa wilayah masih berpotensi berlangsung.
“Kita tetap harus waspada kalau sampai kekeringan ini terus masih berlangsung begitu lama,” katanya.
Susun Langkah Penanganan Terpadu
Rakor kemudian dilanjutkan dengan arahan dan paparan dari unsur terkait, termasuk Pangdam, sebagai bagian dari penyusunan langkah penanganan karhutla di Sulawesi Tengah.
Sejumlah pejabat dan unsur terkait hadir dalam rakor tersebut, di antaranya Danrem 132/Tadulako, perwakilan Danlanal, Bupati Sigi, Wakil Bupati Poso, Wakil Bupati Banggai Laut, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Sekretaris Kabupaten Morowali Utara, perwakilan Bupati Donggala, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap penanganan karhutla dan kekeringan dapat dilakukan secara lebih cepat, terpadu, dan masif. Langkah tersebut sekaligus diharapkan mampu mencegah meluasnya dampak terhadap masyarakat, lingkungan, dan wilayah Sulawesi Tengah.
(Faisal)
