JAKARTA – Tadulakonews.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Hal tersebut disampaikannya pada Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur memaparkan berbagai langkah strategis dan inovasi yang telah dilakukan Pemprov Sulteng untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengusung tema “Keterbukaan Informasi untuk Semua”, Pemprov Sulteng memperkenalkan sejumlah program unggulan yang menjadi bagian dari upaya memperluas akses informasi bagi masyarakat.
Program tersebut meliputi penguatan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), layanan pengaduan digital Berani Samporoa, program kesehatan Berani Sehat (SEHATI), program pendidikan Berani Cerdas, serta portal Berani Literasi Informasi atau Klinik Hoaks.
Berbagai inovasi tersebut dirancang untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, serta mengakses layanan pemerintahan secara lebih cepat, mudah, dan transparan.
Salah satu inovasi yang mendapat perhatian tim penguji dalam pelaksanaan Monev adalah Berani Samporoa, sebuah sistem pengaduan masyarakat berbasis digital yang menjadi sarana penyampaian aspirasi dan laporan masyarakat kepada pemerintah daerah.
Hingga tahun 2026, Berani Samporoa tercatat telah menerima sebanyak 4.618 laporan masyarakat dengan tingkat penyelesaian mencapai 79 persen. Sementara itu, rata-rata waktu respons terhadap laporan masyarakat hanya sekitar tiga menit.
Capaian tersebut menunjukkan upaya Pemprov Sulteng dalam meningkatkan responsivitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital serta memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam sesi pendalaman bersama tim penguji, Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi Provinsi guna membangun ekosistem keterbukaan informasi publik yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Menurutnya, keterbukaan informasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyusunan regulasi dan digitalisasi pelayanan, tetapi juga harus didukung penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Selain itu, Pemprov Sulteng berkomitmen memberikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan Komisi Informasi Provinsi, termasuk melalui dukungan anggaran agar pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut dapat berjalan optimal.
“Keterbukaan informasi harus menjadi penggerak utama tata kelola pemerintahan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wakil Gubernur.
Ia menambahkan, Pemprov Sulteng akan terus mendorong berbagai terobosan kebijakan, memperkuat Desk PPID, serta memastikan prinsip keterbukaan informasi menjadi bagian dari budaya kerja di seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, seluruh jajaran pemerintahan harus memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan informasi yang terbuka, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Keterbukaan informasi adalah jalan menuju Sulawesi Tengah yang Nambaso. Melalui pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, kami berkomitmen menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah,” tutupnya.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama, S.STP., M.AP., bersama sejumlah pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
