POSO – Tadulakonews.com – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Poso kembali mengedepankan pendekatan keadilan restoratif atau Restorative Justice dalam penanganan perkara yang melibatkan hubungan keluarga. Kali ini, Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Poso berhasil memfasilitasi penyelesaian dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui proses mediasi.
Mediasi tersebut berlangsung pada Kamis (29/10/2026) dengan mempertemukan kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Kasus ini berawal dari Laporan Polisi Nomor LP/B/1/XI/2026 tertanggal 2 Januari 2026.
Perkara tersebut melibatkan pelapor Hasan Hunawa (64), dan terlapor berinisial I H alias B (33). Keduanya diketahui merupakan warga Kelurahan Lawanga, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam proses penanganan perkara, penyidik Unit IV PPA Satreskrim Polres Poso melakukan serangkaian tahapan penyidikan sekaligus mengupayakan penyelesaian melalui pendekatan dialog dan mediasi.
Setelah melalui proses mediasi yang intensif, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan. Terlapor mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban.
Permohonan maaf tersebut kemudian diterima oleh korban dengan kesadaran penuh dan tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak mana pun. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri perselisihan melalui jalan perdamaian demi menjaga hubungan kekeluargaan.
Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, penyidik akan melengkapi administrasi penghentian penyidikan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif serta mengajukan permohonan penetapan Restorative Justice kepada Pengadilan Negeri Poso.
Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Poso, IPTU Habibi, S.H., M.H., mengatakan bahwa pendekatan humanis menjadi salah satu hal penting dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan persoalan rumah tangga dan hubungan kekeluargaan.
Menurutnya, kepolisian tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan hubungan sosial sepanjang penyelesaian perkara memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menjelaskan bahwa melalui Unit PPA, pihaknya berupaya memfasilitasi komunikasi antara korban dan terlapor dengan mengedepankan pendekatan psikologis serta kekeluargaan.
Habibi mengapresiasi kesepakatan damai yang dicapai kedua belah pihak. Namun, ia menegaskan bahwa proses perdamaian harus benar-benar didasarkan pada keinginan sukarela, tanpa tekanan, intimidasi, ataupun rasa takut dari korban.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penerapan Restorative Justice tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.
Menurutnya, setiap perkara harus ditangani secara selektif dan profesional dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap korban serta mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menegaskan bahwa perdamaian yang telah dicapai harus disertai komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Seluruh anggota keluarga diharapkan dapat saling menghormati, menjaga komunikasi, serta mengendalikan emosi dalam menyelesaikan setiap persoalan.
“Jika kekerasan kembali terjadi, proses hukum pidana akan tetap berjalan dengan tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berharap perdamaian ini menjadi awal yang baik untuk membangun kembali hubungan keluarga yang harmonis,” tegas Habibi.
Proses mediasi berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh suasana kekeluargaan. Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi langkah awal pemulihan hubungan kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban.
Melalui upaya tersebut, Polres Poso menegaskan komitmennya untuk menghadirkan penegakan hukum yang humanis, profesional, dan berkeadilan, tanpa mengesampingkan hak-hak korban serta kepastian hukum dalam setiap penanganan perkara.
