JAKARTA – Tadulakonews.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah meningkatnya tekanan politik terkait polemik dugaan persoalan persyaratan pencalonannya.

Kabar tersebut mencuat sehari sebelum usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran dijadwalkan masuk dalam agenda DPR.

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 11 November 2026.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, di tengah kabar tersebut, anggota DPR Fraksi PKB, Indrajaya, mengingatkan bahwa proses politik tidak semestinya berhenti hanya karena muncul pernyataan pengunduran diri.

“Kalau memilih mundur, tempuh mekanisme pengunduran diri secara resmi. Kalau tidak, mekanisme HMP harus berjalan sesuai konstitusi,” ujarnya.

Tekanan Politik Menguat, Usulan HMP Masuk Agenda DPR

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.

Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menyebut jumlah dukungan tersebut telah melampaui batas minimal pengajuan. Usulan itu dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026.

Munculnya kabar pengunduran diri di tengah menguatnya tekanan parlemen pun memunculkan sejumlah pertanyaan. Terlebih, proses politik melalui mekanisme konstitusional mulai bergerak dan menjadi perhatian publik.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan pada Selasa, 10 November 2026.

Surat Pengunduran Diri Belum Diterima MPR

Meski kabar pengunduran diri telah beredar, hal tersebut belum serta-merta membuat jabatan wakil presiden resmi dinyatakan kosong.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa hingga Rabu malam, pihaknya belum menerima surat resmi pengunduran diri Gibran.

“Saya belum lihat, saya belum dengar,” kata Muzani saat ditanya mengenai surat pengunduran diri tersebut.

Dengan demikian, rencana penyerahan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis, 12 November 2026, masih perlu dikonfirmasi.

Proses kelembagaan belum dapat dianggap selesai hanya berdasarkan informasi mengenai penyerahan surat kepada presiden. Pengunduran diri harus melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan konstitusi.

Polemik Ijazah Belum Terjawab

Di sisi lain, kabar pengunduran diri Gibran belum menjawab substansi polemik ijazah yang menjadi salah satu dasar munculnya desakan Hak Menyatakan Pendapat di DPR.

Publik masih menunggu penjelasan resmi dari Gibran mengenai kebenaran kabar pengunduran dirinya, alasan di balik keputusan tersebut, serta konsekuensi konstitusional yang mungkin timbul.

Di tengah dinamika politik yang berkembang, kepastian mengenai status jabatan wakil presiden dan kelanjutan proses HMP masih menjadi perhatian.

Sumber: Pernyataan sejumlah pihak terkait