Tadulakonews.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui penguatan validitas data, digitalisasi, dan inovasi guna mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kolaborasi Integrasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Sertifikat Tanah Gratis bagi MBR Penerima BSPS Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Tengah bertema “Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat”, yang berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (20/07/2026).
Rapat ini merupakan bentuk sinergi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) bersama berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Berani Sejahtera, dan Berani Bedah Rumah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan program perumahan sangat bergantung pada kualitas data yang akurat, lengkap, dan tepat sasaran. Menurutnya, data menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan, mencegah kesalahan sasaran, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau datanya valid, datanya tepat sasaran, dan datanya cepat, maka pekerjaan kita akan lebih mudah. Kita tidak boleh lagi bekerja dengan data yang tidak jelas. Setiap program pemerintah membutuhkan data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Wagub.
Ia menekankan tiga aspek utama yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah, yakni data yang lengkap, digitalisasi, dan inovasi. Ketiga hal tersebut dinilai sebagai kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, digitalisasi akan mempermudah proses verifikasi, memperkuat transparansi, serta memudahkan pemerintah dalam memantau penerima manfaat program.
“Digitalisasi membuat pekerjaan kita lebih transparan dan akuntabel. Karena itu, saya meminta seluruh OPD memiliki data yang jelas dan sistem identifikasi yang baik,” tegasnya.
Wagub juga mengapresiasi aplikasi e-Berani Tampak yang dikembangkan Dinas Perkimtan sebagai sistem informasi terpadu bidang perumahan. Melalui aplikasi tersebut, pemerintah daerah dapat mengakses data masyarakat berdasarkan nomor Kartu Keluarga (KK), alamat, hingga tingkat desil kesejahteraan sebagai dasar penyaluran bantuan.
Ia mendorong agar pengembangan sistem tersebut terus disempurnakan, termasuk dengan melengkapi data penerima bantuan menggunakan titik koordinat lokasi rumah.
“Saya sarankan setiap rumah yang mendapatkan bantuan dilengkapi koordinat lokasi. Ketika pimpinan daerah atau pemerintah pusat membutuhkan data, cukup membuka sistem, rumah yang dimaksud bisa langsung terlihat, siapa penerimanya, bagaimana kondisinya, dan berada pada tingkat kesejahteraan yang mana,” jelasnya.
Selain penguatan data dan digitalisasi, Wagub Reny juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah terus menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik.
“Jangan kita bekerja hanya berputar pada cara-cara lama. Kita harus terus mencari inovasi agar pekerjaan memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa program Bedah Rumah memiliki keterkaitan erat dengan upaya penurunan angka kemiskinan. Menurutnya, kondisi rumah yang tidak layak huni menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Komitmen Gubernur dan saya sangat kuat agar program Berani Bedah Rumah ini berhasil. Karena ketika masyarakat memiliki rumah yang layak, maka kualitas hidup mereka meningkat dan salah satu persoalan kemiskinan dapat kita tekan,” ungkapnya.
Wagub juga mengapresiasi dukungan Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Tengah dalam percepatan sertifikasi tanah bagi penerima bantuan. Menurutnya, kepemilikan sertifikat merupakan syarat penting agar masyarakat dapat menerima bantuan bedah rumah.
“Kita tidak bisa memberikan bantuan rumah jika persoalan legalitas tanah belum selesai. Karena itu, mari kita bergandengan tangan mempercepat penyelesaian sertifikat bagi masyarakat penerima bantuan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Akris Fattah Yunus, menyampaikan bahwa Program BSPS Tahun 2026 di Sulawesi Tengah memperoleh alokasi sekitar 5.977 unit bantuan. Pelaksanaannya terus dipercepat melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Ia menjelaskan bahwa penguatan kolaborasi dilakukan melalui berbagai sistem informasi, seperti MyPKP, Siperkim, Banuata Sibaru, dan e-Berani Tampak, guna mempermudah integrasi data sekaligus mempercepat intervensi program perumahan.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan berdasarkan data kemiskinan dan kondisi rumah tidak layak huni, sehingga program dapat berjalan lebih tepat sasaran dalam mewujudkan Sulteng Nambaso.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah Indera Imanuddin, S.H., M.H., QCRO., perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir. Recky Walter Lahope, S.T., M.T., para Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Perkimtan kabupaten/kota, serta kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
(Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Sulawesi Tengah)