Tadulakonews.com – BALIKPAPAN – 4 November 2026 ,Kelompok Tani Usaha Bersama Maraang (Poktan UBM) saat ini tengah menunggu hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim). Langkah hukum tersebut ditempuh menyusul laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen.
Dugaan tersebut mencuat berdasarkan sejumlah fakta yang terungkap dalam persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas II Tanjung Redeb. Dalam persidangan itu, dokumen yang kini dipersoalkan diketahui pernah digunakan oleh PT Berau Coal sebagai salah satu alat bukti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasus ini bermula dari temuan dan fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan sebelumnya. Berdasarkan fakta tersebut, pihak Poktan UBM menilai terdapat indikasi dugaan pemalsuan dokumen yang digunakan dalam sengketa hukum yang melibatkan perusahaan tambang batu bara tersebut.
Atas dasar itu, Poktan UBM kemudian melayangkan laporan resmi kepada aparat penegak hukum. Laporan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti guna mengungkap kebenaran materiil serta memastikan keabsahan dokumen yang menjadi objek permasalahan.
Perwakilan Poktan UBM sekaligus pelapor, M. Rafik, menyampaikan bahwa pihaknya menaruh kepercayaan kepada penyidik Polda Kaltim untuk menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan.
Menurut Rafik, pihaknya berharap gelar perkara dapat segera dituntaskan agar persoalan dugaan pemalsuan dokumen tersebut memperoleh kejelasan hukum. Ia menilai persoalan ini berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani.
“Kami berharap penyidik Polda Kaltim dapat segera menuntaskan gelar perkara ini dengan transparan. Dokumen yang diduga palsu ini telah memberikan dampak merugikan bagi hak-hak kelompok tani kami. Kami menanti keadilan ditegakkan demi melindungi hak-hak masyarakat kecil yang selama ini berjuang,” ujar Rafik.
Rafik juga mempertanyakan sejumlah hal yang menurutnya menjadi kejanggalan dalam dokumen yang digunakan PT Berau Coal saat persidangan perdata. Di antaranya, persoalan kewenangan seorang camat dalam menandatangani dokumen yang berkaitan dengan wilayah di luar kewenangannya.
Selain itu, ia menyoroti adanya data penguasaan atau garapan lahan yang menurutnya mencantumkan anak berusia dua tahun. Sejumlah hal tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen yang dipersoalkan.
Dalam kesempatan yang sama, Rafik menegaskan bahwa sebelum membuat laporan, pihaknya telah meminta pendapat hukum atau Legal Opinion (LO) dari dua ahli hukum pidana. Kedua pendapat hukum tersebut kemudian diserahkan kepada penyidik Polda Kaltim sebagai bahan referensi dalam proses penanganan perkara.
Ia menyebutkan, berdasarkan Legal Opinion yang diterima, kedua ahli pidana tersebut berpendapat bahwa perbuatan yang dipersoalkan diduga telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan dokumen. Dokumen tersebut, menurut pelapor, kemudian digunakan oleh PT Berau Coal sebagai bukti pembebasan lahan masyarakat.
“Kedua ahli pidana tersebut menyatakan dalam Legal Opinion-nya bahwa perbuatan pemalsuan dokumen yang dimaksud telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang kemudian dipergunakan oleh PT Berau Coal sebagai bukti pembebasan atas lahan masyarakat,” jelas Rafik.
Sementara itu, masyarakat dan anggota Poktan UBM berharap proses gelar perkara dapat menjadi titik terang dalam mengungkap legalitas serta keabsahan dokumen-dokumen yang disengketakan. Mereka juga berharap penanganan perkara ini dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan.
Di waktu yang sama, Noor Janah, S.H., M.H., selaku kuasa hukum Poktan UBM, menyampaikan pandangannya terkait dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Ia menilai dugaan keterlibatan PT Berau Coal dalam persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Noor Janah, apabila dugaan pemalsuan dokumen tersebut terbukti melalui proses hukum, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk apabila terdapat keterlibatan korporasi.
“Saya menduga bahwa PT Berau Coal telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen. Hal tersebut jelas melanggar Pasal 391 ayat (2), Pasal 392, Pasal 394, Pasal 45 serta Pasal 48 KUHP baru. Apabila hal tersebut terbukti, PT Berau Coal dapat diancam dengan pidana tambahan untuk korporasi berupa pencabutan izin, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha, penutupan tempat usaha, hingga penutupan korporasi untuk kasus yang sangat berat,” pungkas Noor Janah.
Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut perlu dibuktikan melalui proses penyidikan dan mekanisme peradilan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seluruh pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk memberikan keterangan dan menyampaikan bukti.
Hingga berita ini diturunkan, Poktan UBM bersama kuasa hukumnya masih memantau perkembangan penanganan laporan di Polda Kaltim. Mereka menyatakan siap bersikap kooperatif serta memberikan keterangan maupun dokumen tambahan apabila dibutuhkan penyidik untuk mengungkap perkara tersebut.
