Tadulakonews.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Sulawesi Tengah mengusulkan penetapan Embarkasi Antara untuk penyelenggaraan ibadah haji musim 1448 H/2027 M.
Usulan tersebut merupakan upaya meningkatkan kenyamanan jemaah haji asal Sulawesi Tengah sekaligus mendorong efisiensi dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., berharap usulan tersebut dapat disetujui sehingga jemaah haji Sulteng tidak lagi harus masuk asrama haji di Balikpapan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Harapan itu disampaikan Reny saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Haji 1448 H/2027 M di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (21/10).
Menurutnya, penetapan Embarkasi Antara akan memberikan kemudahan bagi jemaah dalam menjalani tahapan keberangkatan menuju Tanah Suci.
Apabila disetujui, jemaah haji asal Sulawesi Tengah dapat berangkat dari Bandara Internasional Mutiara SIS Al-Jufri Palu menuju Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, sebagai embarkasi utama.
Dengan skema tersebut, jemaah tidak perlu turun dan menginap di Asrama Haji Balikpapan seperti yang selama ini dilakukan.
Selain perubahan alur keberangkatan, seluruh proses pemeriksaan kesehatan jemaah haji Sulawesi Tengah direncanakan dipusatkan secara lebih menyeluruh di Asrama Haji Transit Palu sebelum waktu keberangkatan.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan, kenyamanan, dan kesiapan jemaah sebelum melanjutkan perjalanan menuju Tanah Suci.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wagub Reny juga menyampaikan usulan Gubernur Sulawesi Tengah mengenai perubahan skema pembiayaan penyelenggaraan haji tahun 2027.
Skema yang diusulkan mengubah pembagian pembiayaan dari sebelumnya 60 persen ditanggung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan 40 persen oleh pemerintah kabupaten/kota menjadi 40 persen oleh pemerintah provinsi dan 60 persen oleh pemerintah kabupaten/kota.
Usulan perubahan tersebut didasarkan pada pertimbangan beban pembiayaan pemerintah provinsi yang mencakup 12 kabupaten dan satu kota di Sulawesi Tengah.
Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota dinilai memiliki cakupan pembiayaan yang lebih terbatas karena masing-masing hanya bertanggung jawab terhadap kebutuhan daerahnya sendiri.
Hasil pembahasan mengenai skema pembiayaan tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada gubernur sebelum ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Tengah.
Reny berharap koordinasi dan sinergi seluruh pihak dapat terus diperkuat demi mendukung persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
“Saya percaya dengan niat yang tulus, koordinasi yang kuat, dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh, kita mampu mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik bagi masyarakat Sulawesi Tengah,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Muklis, S.Sos., M.Si., Kepala Kanwil Kemenhaj Sulawesi Tengah, para sekretaris daerah kabupaten/kota, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, para kepala bagian kesejahteraan rakyat kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, serta sejumlah instansi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027.
(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)
