POSO – Tadulakonews.com – Kepolisian Resor (Polres) Poso kembali melaksanakan program inovatif bertajuk “Rabu Bersama Masyarakat” sebagai upaya mempererat hubungan antara Polri dan elemen masyarakat. Kegiatan ini menjadi wadah dialog terbuka untuk menyerap aspirasi, mendengarkan keluhan warga, serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Pada Rabu (28/10/2026), Kapolres Poso, AKBP Alowisius Londar, S.I.K., memimpin pertemuan dialogis yang berlangsung di Maker Cafe, Jalan Pulau Sumbawa, Kelurahan Gebangrejo, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal, di antaranya FPMCD, GEMPUR, AMPEL, dan AKSI. Selain itu, turut hadir perwakilan sopir truk serta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Poso.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, sejumlah persoalan strategis menjadi pembahasan utama. Isu yang disampaikan meliputi distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, harga LPG 3 kilogram di tingkat pengecer, hingga perkembangan penanganan kasus pembunuhan yang dikenal dengan nama Caca.
Perwakilan sopir truk menyampaikan keluhan mengenai pembatasan kuota BBM bersubsidi senilai Rp350.000 yang dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional kendaraan mereka. Kondisi tersebut, menurut mereka, berdampak pada aktivitas transportasi dan pengangkutan barang.
Selain persoalan kuota, para sopir juga menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) serta manipulasi jatah BBM bersubsidi. Mereka berharap adanya pengawasan yang lebih ketat agar penyaluran BBM dapat berjalan secara transparan dan tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua AMPEL Poso, Ahmad Karman, mengungkapkan keresahan terkait harga LPG 3 kilogram di lapangan yang disebut mencapai tiga kali lipat dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia juga menyoroti dugaan peredaran tabung LPG berlabel luar daerah yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dari instansi berwenang.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pengawasan distribusi dan evaluasi di lapangan agar masyarakat dapat memperoleh LPG bersubsidi sesuai ketentuan harga yang berlaku. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan penyaluran LPG berjalan sesuai peruntukan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua AKSI Poso, Rafiq Samsudin, mempertanyakan perkembangan penanganan kasus pembunuhan Caca yang hingga kini disebut telah berjalan selama dua tahun tanpa terungkapnya pelaku. Ia berharap kepolisian dapat memberikan kejelasan mengenai proses penanganan perkara tersebut.
Menanggapi pertanyaan itu, Kapolres Poso menegaskan bahwa penyidikan kasus Caca masih terus dilakukan melalui langkah-langkah teknis dan pendalaman oleh penyidik. Namun, ia menjelaskan bahwa informasi tertentu belum dapat disampaikan secara terbuka kepada publik karena berpotensi memengaruhi proses penyidikan.
Pembatasan informasi tersebut, lanjutnya, dilakukan untuk menjaga efektivitas penyelidikan serta mengantisipasi kemungkinan pihak-pihak terkait menghilangkan barang bukti atau menyusun alibi yang dapat menghambat pengungkapan perkara.
Di sisi lain, Kepala Satuan Intelijen Keamanan (Kasat Intelkam) Polres Poso, AKP Laode M. Aludin, menyampaikan bahwa program “Rabu Bersama Masyarakat” merupakan salah satu sarana penting untuk memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Ia menjelaskan bahwa fungsi intelijen kepolisian tidak hanya dijalankan melalui pemantauan di lapangan, tetapi juga melalui komunikasi langsung dengan berbagai elemen masyarakat. Dengan mendengarkan aspirasi warga, kepolisian dapat mengidentifikasi persoalan yang berpotensi berkembang menjadi gangguan sosial.
“Program ini adalah bentuk nyata dari fungsi intelijen kepolisian yang tidak hanya bekerja di belakang layar, tetapi juga membuka ruang komunikasi langsung. Dengan mendengarkan keluhan warga terkait BBM, LPG, dan penegakan hukum secara terbuka, kami dapat memetakan potensi gangguan kamtibmas sebelum berkembang menjadi aksi demonstrasi anarkis atau kerusuhan,” ujar AKP Laode M. Aludin.
Ia menambahkan, melalui dialog tersebut, rencana aksi turun ke jalan yang sebelumnya disampaikan oleh beberapa LSM dapat dialihkan menjadi diskusi konstruktif. Forum itu diharapkan menghasilkan sejumlah poin tindak lanjut yang dapat dikoordinasikan bersama instansi terkait.
Terkait dugaan penyimpangan distribusi BBM dan LPG bersubsidi, AKP Laode menyatakan bahwa pihaknya akan mengoordinasikan aspirasi masyarakat dengan instansi berwenang, termasuk Dinas Perdagangan dan Pertamina. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mendorong pengawasan dan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Sementara mengenai kasus pembunuhan Caca, ia mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan spekulasi yang belum terverifikasi di media sosial. Masyarakat diharapkan memberikan informasi faktual kepada kepolisian melalui saluran resmi guna membantu proses penyidikan tanpa menimbulkan kesimpangsiuran informasi.
AKP Laode menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan unsur penting dalam menjaga hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Menurutnya, pendekatan humanis, komunikasi terbuka, serta transparansi yang tetap memperhatikan kepentingan penyidikan menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif di Kabupaten Poso.
Kegiatan “Rabu Bersama Masyarakat” tersebut berakhir dalam keadaan aman dan tertib. Melalui forum ini, Polres Poso berharap komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat dapat terus terjalin sehingga setiap aspirasi dapat ditampung, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, serta menjadi bagian dari upaya bersama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Poso.
