POSO – Timurnews.id – Penyidik Kepolisian Sektor (Polsek) Poso Pesisir secara resmi menyerahkan tersangka beserta barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Poso, Senin (9 November 2026), sekitar pukul 14.00 WITA.
Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh pihak kejaksaan. Dengan demikian, perkara tersebut selanjutnya akan memasuki tahapan penuntutan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tersangka berinisial Y.L alias N, berusia 49 tahun, merupakan seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Desa Tokorondo, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Ia diduga melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasus tersebut bermula dari laporan polisi tertanggal 12 Mei 2026. Setelah melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, berkas perkara kemudian dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Poso.
Kepastian kelengkapan berkas perkara tersebut tertuang dalam surat Kejaksaan Negeri Poso tertanggal 27 Oktober 2026. Dengan diterbitkannya surat tersebut, penyidik Polsek Poso Pesisir melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan.
Proses penyerahan dilakukan langsung oleh tim penyidik Polsek Poso Pesisir dan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum, Sandy Andrivan Prasojo, S.H. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung sesuai prosedur koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan.
Sebelum diserahkan kepada pihak kejaksaan, tersangka terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sie Dokkes) Polres Poso. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan tersangka dalam keadaan layak mengikuti proses hukum selanjutnya.
Dalam penanganan perkara ini, penyidik tidak melakukan penahanan terhadap tersangka selama proses penyidikan berlangsung. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan tersangka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Kapolsek Poso Pesisir Selatan, AKP Fathurahman, S.H., menyampaikan bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menuntaskan setiap perkara yang ditangani secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
Menurutnya, perkara dugaan penganiayaan yang dilaporkan pada Mei 2026 tersebut telah melalui tahapan penyidikan secara cermat hingga akhirnya dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel penyidik yang telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan objektivitas dalam mengungkap fakta-fakta hukum selama proses penyidikan.
Lebih lanjut, AKP Fathurahman menegaskan bahwa kepolisian senantiasa mengedepankan prinsip penegakan hukum yang humanis dan proporsional, tanpa mengesampingkan ketegasan dalam menjalankan tugas.
Terkait tidak dilakukannya penahanan terhadap tersangka, ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan penyidik bahwa tersangka dinilai tidak berpotensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi tindak pidana.
Menurutnya, penegakan hukum tidak semata-mata mengedepankan tindakan tegas, tetapi juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, profesionalitas, dan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.
Pihaknya berharap proses hukum selanjutnya di Kejaksaan Negeri Poso hingga persidangan dapat berjalan dengan lancar sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga memberikan kepastian dan keadilan hukum.
Kapolsek juga mengimbau masyarakat agar senantiasa mengedepankan penyelesaian masalah secara bijaksana dan menghindari tindakan main hakim sendiri. Setiap persoalan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana hendaknya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditangani melalui jalur hukum.
Seluruh rangkaian penyerahan tersangka dan barang bukti tahap II tersebut berlangsung tertib, aman, dan lancar. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari sinergi antara Polri dan Kejaksaan dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
