POSO – Tadulakonews.com – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Poso berhasil memfasilitasi penyelesaian perkara dugaan tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam melalui mekanisme Restorative Justice (RJ). Penyelesaian tersebut mengedepankan perdamaian, pemaafan, serta pemulihan hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat.
Mediasi dilaksanakan pada Selasa (10/11/2026) oleh Unit I Pidana Umum (Pidum) Satreskrim Polres Poso dengan melibatkan pelapor, korban, dan terlapor. Perkara tersebut berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada Minggu (18/10/2026) di Jalan Pulau Nias, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasus ini bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/B/194/X/2026/SPKT/Polres Poso tertanggal 18 Oktober 2026. Dalam laporan tersebut, Moh Zulkifly Pokay (23) bertindak sebagai pelapor, sedangkan korban adalah Ince Muhrin Pokay alias Bambang (48), yang berprofesi sebagai sopir.
Sementara itu, pihak terlapor berinisial AP alias A (40), yang diketahui bekerja sebagai nelayan. Ketiga pihak tersebut diketahui merupakan warga yang tinggal di lingkungan yang sama di Kelurahan Kayamanya.
Dalam proses penanganan perkara, penyidik Satreskrim Polres Poso melakukan serangkaian tahapan penyidikan serta mengupayakan mediasi guna mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.
Melalui proses mediasi yang berlangsung secara intensif, kedua belah pihak akhirnya sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Kesepakatan perdamaian itu didasarkan pada pemaafan dari korban dan dilakukan atas kesadaran serta kerelaan masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, penyidik akan mengajukan permohonan penetapan Restorative Justice kepada Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Polres Poso dalam menghadirkan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, pemulihan, dan keharmonisan hubungan sosial di tengah masyarakat.
Kasat Reskrim Polres Poso, IPTU Habibi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice merupakan bentuk komitmen Polri dalam mengedepankan keadilan yang memulihkan.
Menurutnya, proses mediasi telah dilaksanakan secara transparan dengan memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan keinginan dan mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama.
“Penyelesaian kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam di Kelurahan Kayamanya melalui mekanisme Restorative Justice adalah bukti nyata bahwa Polri mengedepankan nilai-nilai keadilan yang memulihkan, bukan sekadar menghukum,” ujar IPTU Habibi.
Ia menjelaskan, setelah melalui proses mediasi yang panjang, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan damai berdasarkan pemaafan tulus dari korban. Hal tersebut menjadi bukti bahwa hubungan persaudaraan dan keharmonisan sosial masih dapat dipulihkan melalui pendekatan kekeluargaan.
“Kami menekankan bahwa kesepakatan ini tercapai tanpa paksaan dari pihak mana pun, murni atas kesadaran dan kerelaan hati kedua belah pihak,” tegasnya.
Lebih lanjut, IPTU Habibi mengatakan bahwa penerapan Restorative Justice sejalan dengan program prioritas Kapolri yang mengedepankan penyelesaian perkara secara humanis, profesional, dan berkeadilan.
Meski demikian, ia memberikan peringatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Poso agar tidak melakukan tindakan kekerasan, terlebih menggunakan senjata tajam, karena perbuatan tersebut sangat berbahaya dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.
Ia juga mengimbau masyarakat agar mampu mengendalikan emosi serta tidak membiarkan persoalan pribadi berkembang menjadi tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
“Jangan biarkan emosi sesaat merusak masa depan dan hubungan kekeluargaan. Jika ada permasalahan, selesaikanlah dengan kepala dingin melalui musyawarah atau laporkan kepada kami. Kami siap menjadi mediator yang adil,” tambah IPTU Habibi.
Ia menegaskan bahwa penyidik selanjutnya akan mengajukan penetapan Restorative Justice ke Pengadilan Negeri Poso guna memberikan kepastian dan legitimasi hukum terhadap kesepakatan perdamaian yang telah dicapai.
Seluruh rangkaian kegiatan mediasi berlangsung tertib, aman, dan penuh suasana kekeluargaan. Keberhasilan penyelesaian perkara ini diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat bahwa setiap permasalahan dapat diupayakan penyelesaiannya melalui dialog, musyawarah, dan saling menghormati dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
