Tadulakonews.com – Dana penanganan bencana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat kini menjadi sorotan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan aliran uang dari sejumlah perusahaan swasta kepada oknum pejabat BNPB sebagai imbalan atas proyek pengadaan barang dan jasa.
Pendalaman tersebut dilakukan setelah penyidik memeriksa Direktur Utama PT Indo Artha Multitek, Nyanyang Ridwan, serta sejumlah saksi dari kalangan swasta lainnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
KPK Telusuri Dugaan Kickback Proyek BNPB
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap para saksi berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa serta dugaan pemberian uang kepada oknum di lingkungan BNPB.
“Secara umum, pemeriksaan para saksi dari pihak swasta berkaitan dengan proses-proses pengadaan barang dan jasa, serta proyek-proyek yang dikerjakannya. Termasuk dugaan aliran uang sebagai kickback kepada oknum di BNPB,” kata Budi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu, 18 November 2026.
Selain Nyanyang Ridwan, KPK turut memeriksa Haedar Taher, Direktur Utama PT Amarta Indonesia Organizer Elfi Dwi Agustin, Ilhamsyah Diego Pratama, serta Aria Pranarka.
Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Penyidik mendalami proyek-proyek yang dikerjakan oleh masing-masing perusahaan serta kemungkinan adanya aliran uang terkait pengadaan tersebut.
Dana Siap Pakai Diduga Disalahgunakan
Perkara ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan penanganan kebakaran hutan dan lahan, bencana hidrometeorologi, serta kondisi darurat lainnya.
Dalam pengadaan untuk situasi darurat, mekanisme penunjukan langsung memang dapat digunakan. Namun, KPK menduga mekanisme khusus tersebut justru disalahgunakan sehingga membuka peluang terjadinya benturan kepentingan.
Penyidik juga mendalami dugaan pemberian uang kepada oknum pejabat BNPB yang disebut berlangsung berulang kali. Sementara itu, besaran nilai proyek dan aliran uang yang diduga menjadi imbalan masih dalam proses penghitungan.
Sebelumnya, KPK mengungkap sejumlah dugaan modus dalam perkara ini. Di antaranya penggunaan perusahaan pinjaman bendera, pengaturan perusahaan yang menerima proyek, hingga dugaan penggelembungan harga pengadaan.
Lima Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan di BNPB ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka yang terbagi dalam dua klaster perkara.
Meski demikian, penyidikan masih terus berjalan. KPK berupaya mengungkap peran masing-masing pihak yang terlibat, termasuk menelusuri aliran uang dari perusahaan penyedia barang dan jasa kepada oknum pejabat BNPB.
Pendalaman tersebut dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran penanganan bencana, yang semestinya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat terdampak bencana.





