Tadulakonews.com – Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, menolak menjadi saksi bagi tiga terdakwa lainnya dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023–2024.
Penolakan tersebut disampaikan langsung kepada majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Adapun tiga terdakwa yang dimaksud adalah mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham; serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Awalnya, Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani menanyakan kesediaan Yaqut untuk memberikan kesaksian dalam perkara yang menjerat ketiga terdakwa tersebut.
Namun, Yaqut menyatakan tidak bersedia dengan alasan merasa tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang menjerat mereka.
“Mohon izin menjawab, Yang Mulia. Karena saya merasa tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa yang lain, mohon izin untuk mengambil hak saya untuk tidak bersaksi terhadap ketiga yang lainnya,” kata Yaqut dalam persidangan.
Kuasa Hukum Sebut Yaqut Perlu Menjaga Kondisi Kesehatan
Di sisi lain, kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, menjelaskan bahwa keputusan tersebut juga mempertimbangkan kondisi kesehatan kliennya.
Menurut Mellisa, Yaqut perlu menjaga kondisi kesehatannya agar tetap fokus saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam persidangan.
“Izin menambahkan juga, Yang Mulia, memang menjaga fokus beliau terhadap keterangan terdakwa karena kondisi kesehatan juga, Yang Mulia,” ujar Mellisa.
Tiga Terdakwa Lain Bersedia Menjadi Saksi
Berbeda dengan Yaqut, ketiga terdakwa lainnya menyatakan bersedia menjadi saksi dalam perkara masing-masing, termasuk perkara yang menjerat mantan Menteri Agama tersebut.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023–2024.
Perkara tersebut bermula ketika Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah kepada Indonesia.
Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus dan reguler memiliki ketentuan pembagian, yakni 8 persen untuk jemaah haji khusus dan 92 persen untuk jemaah haji reguler.
Namun, dalam pelaksanaannya, pembagian kuota tambahan tersebut berubah menjadi 50:50. Perubahan ini kemudian menjadi bagian dari perkara dugaan korupsi, termasuk dugaan adanya aliran dana untuk mempercepat keberangkatan jemaah haji.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp622,09 miliar.
Angka kerugian tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penghitungan kerugian negara dalam pengelolaan kuota haji untuk tahun operasional 2023–2024.





