Tadulakonews.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah keduanya menggelar pertemuan selama sekitar 2,5 jam pada Selasa, 10 November 2026.
“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” kata Prasetyo dalam keterangan pers di Istana.
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan baru di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran. Situasi ini juga muncul ketika sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Niat Mundur Belum Berarti Resmi Berhenti
Prasetyo menyebut Gibran telah menyampaikan niat untuk mundur dalam pertemuannya dengan Prabowo. Namun, pernyataan tersebut belum otomatis membuat Gibran resmi melepaskan jabatan sebagai wakil presiden.
Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai isu tersebut. Pada Selasa, 10 November 2026, Puan menegaskan bahwa Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden dan meminta publik menunggu pernyataan resmi.
Isu pengunduran diri ini mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan setingkat SMA dalam perkara yang diperiksanya.
Meski demikian, putusan MK tersebut tidak membatalkan pencalonan ataupun memberhentikan Gibran dari jabatannya. Permohonan perkara dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.
DPR Mulai Siapkan Jalur Hak Menyatakan Pendapat
Di parlemen, sejumlah anggota DPR mulai mengumpulkan dukungan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Hak tersebut merupakan salah satu mekanisme konstitusional bagi DPR untuk menyampaikan pendapat resmi terhadap persoalan kenegaraan, termasuk dugaan bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Apabila proses berlanjut ke pemakzulan, DPR harus membawa pendapat tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa.
Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya dapat diteruskan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan konstitusi.
Dalam situasi ini, terdapat dua mekanisme yang perlu dibedakan, yakni pengunduran diri atas kehendak pribadi dan pemakzulan melalui proses konstitusional.
Keduanya memiliki prosedur dan konsekuensi hukum yang berbeda.
Bagaimana Jika Jabatan Wakil Presiden Kosong?
Apabila jabatan wakil presiden mengalami kekosongan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak jabatan wakil presiden dinyatakan kosong.
Sebelumnya, Gibran menyatakan akan menghormati proses hukum terkait polemik dokumen pendidikannya.
Dalam keterangan resmi Sekretariat Negara pada 7 Oktober 2026, Gibran mengatakan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat serta menindaklanjuti catatan MK mengenai dokumen pendidikannya.
Publik Menunggu Keputusan Resmi
Perkembangan terbaru ini membuat perhatian publik tertuju pada tindak lanjut pertemuan antara Gibran dan Prabowo.
Publik juga menunggu apakah niat pengunduran diri tersebut akan benar-benar disampaikan melalui mekanisme resmi atau justru berkembang menjadi persoalan politik dan konstitusional yang lebih luas.
Untuk saat ini, pernyataan mengenai niat mundur perlu dibedakan dari keputusan resmi pengunduran diri. Selama belum ada proses formal yang diselesaikan, status Gibran sebagai wakil presiden tetap harus mengacu pada ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku.
