Tadulakonews.com – Hak pensiun mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi sorotan setelah tiga warga negara mengajukan gugatan terhadap aturan pemberiannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Para pemohon mempersoalkan ketentuan yang dinilai belum mengatur secara jelas kriteria pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, baik dengan hormat maupun tanpa hormat.
Gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 428/PUU-XXIV/2026 pada Senin, 16 November 2026. Adapun objek pengujian adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengapa Aturan Pensiun Presiden Digugat?
Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Namun, para pemohon menilai ketentuan tersebut belum memberikan batasan objektif mengenai kondisi yang menyebabkan seorang Presiden atau Wakil Presiden diberhentikan tanpa hormat.
Akibatnya, penentuan status pemberhentian yang berpengaruh terhadap hak pensiun dinilai berpotensi bergantung pada keputusan politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dalam uraian permohonannya, para pemohon menyatakan:
“Ketentuan ini menyerahkan kepastian hak keuangan/administratif dan pensiun negara kepada keputusan diskresi politik akibat ketiadaan atau keberadaan rumusan eksplisit oleh lembaga politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam hal hendak memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden secara tidak dengan hormat.”
Para pemohon menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya parameter terukur untuk menentukan status pemberhentian kepala negara maupun wakilnya.
Persoalan ini juga dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pemohon Minta Kriteria Pemberhentian Diperjelas
Melalui permohonannya, para pemohon meminta MK memberikan tafsir yang lebih tegas terhadap ketentuan mengenai hak pensiun Presiden dan Wakil Presiden.
Mereka mengusulkan agar pemberhentian dengan hormat mencakup sejumlah kondisi, yaitu:
- Presiden atau Wakil Presiden meninggal dunia.
- Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Diberhentikan karena alasan yang bukan merupakan pelanggaran.
Sementara itu, pemberhentian tanpa hormat diusulkan berlaku bagi Presiden atau Wakil Presiden yang:
- Dijatuhi hukuman pidana karena tindak pidana tertentu.
- Melanggar sumpah atau janji jabatan.
- Melakukan perbuatan tercela.
Tiga warga negara yang menjadi pemohon dalam perkara tersebut adalah I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar.
Perkara Terdaftar di MK, Belum Ada Putusan
Berdasarkan data perkara Mahkamah Konstitusi, permohonan tersebut telah diregistrasi pada 16 November 2026.
Sidang pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 25 November 2026.
Dengan demikian, gugatan terkait hak pensiun Presiden dan Wakil Presiden tersebut masih berada dalam tahap awal pemeriksaan.
Hingga saat ini, belum ada putusan MK yang mengubah, membatalkan, atau memberikan tafsir baru terhadap ketentuan hak pensiun Presiden dan Wakil Presiden dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.





