PALU – Tadulakonews.com – Istilah Nalodo (likuifaksi) dan Bombatalu (tsunami) yang diwariskan leluhur Sulawesi Tengah dinilai perlu dihidupkan kembali sebagai bahasa penyelamatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.
Kearifan lokal tersebut diharapkan dapat menjembatani istilah ilmiah kebencanaan dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M., saat membuka Integrated Climate Forum 2026: Sinergi Lintas Sektor Mengatasi Krisis Iklim dan Membumikan Literasi Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal di Sulawesi Tengah, di Aula Nagana, Kantor Bappeda Sulteng, Rabu (11/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur menegaskan bahwa secanggih apa pun teknologi pemantauan bencana, informasi peringatan dini akan kehilangan makna apabila tidak dipahami oleh masyarakat.
Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara bahasa ilmiah BMKG yang cenderung teknis dengan tingkat pemahaman masyarakat Sulawesi Tengah yang beragam.
“Ada istilah-istilah BMKG yang perlu dibuat menjadi bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami,” ujar Asisten Rudi Dewanto menyampaikan pesan Gubernur.
Karena itu, melalui peran jurnalis, pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta komunikator publik, informasi kebencanaan diharapkan dapat dikemas menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif.
Istilah lokal seperti Nalodo dan Bombatalu juga perlu dihadirkan dalam berbagai produk komunikasi, mulai dari karya jurnalistik, cerita anak, hingga media seni kreatif.
Dengan demikian, mitigasi bencana tidak hanya menjadi informasi sesaat, tetapi dapat tertanam sebagai pesan keselamatan dalam kesadaran setiap generasi.
Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, M.Si., yang hadir secara daring, menyampaikan bahwa Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri merupakan satu dari tiga stasiun pemantau atmosfer global di Indonesia.
Dua stasiun lainnya adalah Stasiun Bukit Kototabang di Sumatera Barat dan Stasiun Puncak Vihara Klademak di Sorong, Papua Barat. Ketiganya berada di wilayah garis khatulistiwa.
Menurutnya, data hasil pemantauan atmosfer merupakan rujukan penting dalam perumusan kebijakan iklim dan lingkungan.
Bagi pemerintah daerah, data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan tata ruang berbasis risiko bencana, perlindungan kawasan hutan, hingga perencanaan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan.
Selain itu, data prediksi cuaca dan iklim juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan pangan, mengantisipasi ancaman kekeringan dan banjir, serta memperkuat ketahanan sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya air.
Melalui forum tersebut, Asisten Rudi Dewanto mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlanjutan Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri yang telah beroperasi selama satu dekade di Sulawesi Tengah.
“Dari jantung Sulawesi, mari kita kawal kedaulatan iklim demi keselamatan bangsa dan kelestarian peradaban di masa depan,” pungkasnya.
(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)
