Tadulakonews.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menilai penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius yang berkaitan langsung dengan keamanan negara. Bahkan, ia mengaitkan tindakan tersebut dengan dugaan makar.

Pandangan itu disampaikan Mahfud melalui kanal YouTube Mahfud MD Official yang tayang pada Selasa, 10 November 2026. Dalam penjelasannya, ia mempertanyakan alasan seseorang melakukan penyadapan terhadap kepala negara.

“Jawaban apa yang bisa diberikan ketika mengapa kamu menyadap presiden? Gak ada jawabannya kecuali makar,” kata Mahfud.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Mahfud, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dipandang sebagai persoalan privasi biasa. Ia menilai tindakan tersebut harus dilihat dari perspektif keamanan negara serta potensi ancaman terhadap pemerintahan.

Mahfud Singgung Kewajiban TNI Mengamankan Presiden

Mahfud juga menyinggung pengerahan personel TNI di Jakarta yang dikaitkan dengan pengamanan Presiden. Ia menyebut keterlibatan TNI dalam melindungi kepala negara memiliki dasar hukum.

“Menurut Undang-Undang TNI kalau ada ancaman terhadap Presiden, TNI yang wajib melindungi,” ujarnya.

Ketentuan mengenai tugas tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2025.

Pasal tersebut memasukkan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya sebagai salah satu bentuk operasi militer selain perang.

Mahfud juga menyebut penyadapan sebagai bukti awal yang, menurut pandangannya, perlu ditindaklanjuti. Meski demikian, dugaan penyadapan tidak serta-merta menjadi kesimpulan hukum bahwa seseorang telah melakukan makar. Penetapan tindak pidana tetap harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang.

Penyadapan Ilegal Juga Menyangkut Privasi Masyarakat

Selain persoalan keamanan Presiden, Mahfud mengingatkan bahwa dugaan penyadapan juga berpotensi mengancam hak privasi masyarakat luas. Karena itu, persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari kemungkinan penyadapan terhadap satu orang.

Dalam penjelasannya, Mahfud menyebut terdapat sejumlah undang-undang yang mengatur persoalan penyadapan.

“Undang-undang makar sudah ada. Paling tidak ada tujuh undang-undang yang di dalamnya tuh menyebut penyadapan,” katanya.

Salah satu aturan yang secara tegas melarang penyadapan ilegal adalah Pasal 40 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Ketentuan tersebut melarang penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun.

Larangan intersepsi atau penyadapan tanpa hak juga diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, terdapat pengecualian terhadap tindakan intersepsi yang dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum oleh lembaga berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, Pasal 191 KUHP mengatur tindak pidana makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dengan unsur maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden maupun Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Dengan demikian, dugaan penyadapan ilegal dan tindak pidana makar merupakan dua persoalan hukum yang berbeda. Keduanya harus diuji berdasarkan ketentuan dan unsur pidana masing-masing. Dugaan penyadapan tidak otomatis membuktikan adanya makar, sehingga diperlukan proses hukum dan pembuktian lebih lanjut.