Tadulakonews.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Permintaan tersebut disampaikan Gibran saat bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi, 10 November 2026.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Selain membahas persoalan dokumen pendidikan, Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran juga menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Niat tersebut berkaitan dengan dinamika yang berkembang menyusul sejumlah keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” jelas Prasetyo.
Meski demikian, dalam pertemuan tertutup tersebut, Prabowo disebut memberikan sejumlah masukan dan saran kepada Gibran.
Prasetyo sekaligus meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur dari jabatannya. Ia menegaskan bahwa Presiden tidak secara langsung menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut.
“Di dalam diskusi itu Bapak Presiden menyampaikan saran-saran,” sambungnya.
Ketika ditanya mengenai tanggapan Presiden terkait rencana Gibran membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang akan ditempuh.
“Kan itu proses hukum ya, untuk selanjutnya kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui PTUN,” pungkasnya.
Permintaan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui PTUN muncul di tengah polemik mengenai persyaratan pendidikan yang berkaitan dengan pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Melalui jalur hukum tersebut, Gibran diharapkan dapat memperoleh ruang untuk menguji dan memberikan pembuktian atas dokumen pendidikan yang selama ini menjadi sorotan publik.
