JAKARTA – Tadulakonews.com – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki pembahasan di DPR setelah masa reses berakhir pada Selasa, 10 November 2026. Namun, hingga kini DPR belum mengambil keputusan untuk memulai proses pemakzulan.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pimpinan dewan akan terlebih dahulu mengumpulkan berbagai masukan dari fraksi dan komisi sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Puan menjelaskan, pembahasan tersebut masih berada pada tahap penyerapan aspirasi. DPR perlu mendengarkan pandangan dari berbagai unsur internal parlemen sebelum menentukan sikap resmi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Hari ini alhamdulillah sidang paripurna pembukaan setelah reses baru kami buka. Jadi terkait tadi apa yang ditanyakan, setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, komisi,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 10 November 2026.

DPR Masih Kumpulkan Masukan Terkait Pemakzulan Gibran

Puan mengungkapkan, sejumlah masukan mengenai mekanisme yang dapat ditempuh DPR telah diterima selama masa reses.

Pimpinan DPR akan mendengarkan laporan dan pandangan dari fraksi, komisi, Badan Musyawarah (Bamus), serta anggota dewan sebelum menentukan tindak lanjut.

“Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui BAM, dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi terkait posisi Gibran melalui mekanisme resmi parlemen.

Meski demikian, pimpinan DPR belum menggelar rapat untuk menentukan sikap. DPR juga masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.

Berawal dari Polemik Dokumen Pendidikan Gibran

Wacana pemakzulan Gibran menguat setelah muncul sejumlah putusan hukum terkait dokumen pendidikannya.

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau dokumen kelulusan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA.

Meski demikian, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres 2024.

Dalam perkara berbeda, MA juga menjadi sorotan setelah mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Putusan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar munculnya desakan politik agar DPR menindaklanjuti persoalan Wakil Presiden tersebut.

Sejumlah pihak mendorong DPR menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai jalur untuk membawa persoalan ini ke ranah politik dan konstitusional.

Bisakah DPR Langsung Memakzulkan Gibran?

Pemakzulan presiden maupun wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan publik atau keputusan politik satu fraksi di DPR.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, melakukan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden maupun wakil presiden.

Sementara itu, mekanisme pemberhentian diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.

Dalam prosesnya, DPR terlebih dahulu harus menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa dan diputus.

Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, usulan pemberhentian dapat diteruskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Selanjutnya, MPR akan mengambil keputusan melalui sidang paripurna sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Dengan demikian, pengumpulan masukan dari fraksi dan komisi sebagaimana disampaikan Puan Maharani masih merupakan tahap awal pembahasan di internal DPR.

Hingga Selasa, 10 November 2026, belum ada keputusan resmi DPR untuk mengajukan proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi.