Tadulakonews.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo memasuki babak baru. Sebanyak enam saksi telah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Di tengah perkembangan tersebut, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak Polri agar menyampaikan perkembangan penyidikan secara berkala kepada publik, termasuk mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi target penyadapan.

Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam menilai keterbukaan informasi diperlukan karena perkara ini menyangkut kepentingan publik dan melibatkan sejumlah tokoh penting.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Memang harus ada satu penjelasan yang berkala, baik tahapan maupun substansinya, sehingga isu itu menjadi isu penegakan hukum seperti yang dijelaskan oleh kepolisian, bukan isu lain-lain,” kata Anam di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Kompolnas Desak Polri Ungkap Target Penyadapan

Menurut Anam, informasi mengenai pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan perlu dijelaskan agar tidak memicu spekulasi di tengah masyarakat.

Ia meminta Mabes Polri menyampaikan perkembangan penanganan perkara, baik mengenai tahapan penyidikan maupun substansi dugaan tindak pidana.

“Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik. Publik punya harapan besar kepada rekan-rekan Mabes Polri yang menjalankan penanganan kasus itu, khususnya mereka yang merasa sebagai target penyadapan,” ujarnya.

Desakan tersebut muncul setelah Bareskrim mengungkap bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Meski demikian, identitas lengkap seluruh pihak yang diduga menjadi target penyadapan hingga kini belum disampaikan secara terbuka.

Enam Saksi Ajukan Permohonan Perlindungan ke LPSK

Selain perkembangan penyidikan, aspek keamanan saksi turut menjadi perhatian dalam perkara ini.

Ketua LPSK Achmadi menyampaikan bahwa enam saksi telah mengajukan permohonan perlindungan sejak 6 November 2026.

Saat ini, permohonan tersebut masih dalam tahap penelaahan. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim untuk menilai kebutuhan perlindungan bagi masing-masing pemohon.

Achmadi menjelaskan, penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman, serta potensi kerentanan yang mereka hadapi.

“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi.

LPSK belum mengungkap identitas keenam pemohon maupun memastikan seluruh permohonan telah disetujui. Jumlah pemohon juga masih berpotensi bertambah seiring perkembangan penyidikan.

Empat Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka

Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal ini, Bareskrim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Penyidik menduga praktik penyadapan berlangsung selama periode 2025 hingga 2026. Modus yang didalami adalah memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan prosedur yang semestinya.

Selain itu, polisi juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026 yang diduga bertujuan menghilangkan jejak.

Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditahan. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatannya setelah mengalami stroke.

Penyidikan Masih Dalami Mekanisme dan Rantai Perintah

Hingga kini, penyidik masih harus menjawab sejumlah pertanyaan penting dalam perkara tersebut. Di antaranya mengenai identitas pihak-pihak yang menjadi sasaran penyadapan, mekanisme pelaksanaan penyadapan, serta pihak yang bertanggung jawab dalam rantai pemberian perintah.

Desakan Kompolnas agar Polri membuka perkembangan penyidikan secara berkala sekaligus permohonan perlindungan enam saksi kepada LPSK menjadi dua perkembangan penting dalam penanganan kasus ini.

Keterbukaan informasi diperlukan agar proses penegakan hukum dapat diawasi publik. Di sisi lain, perlindungan saksi harus menjadi perhatian agar mereka dapat memberikan keterangan tanpa merasa terancam.

Hingga Selasa, 10 November 2026, penyidikan masih berlangsung. Dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para tersangka juga masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan belum menjadi putusan pengadilan.