POSO – Tadulakonews.com – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Poso terus mendalami dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Dusun Kapini, Desa Masewe, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso.
Pada Senin (9/11/2026), penyidik Satreskrim Polres Poso melaksanakan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap seorang tersangka berinisial S @ P M (52), yang berprofesi sebagai petani dan berasal dari Desa Kanccu, Kecamatan Pamona Timur.
Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka tertanggal 4 November 2026, setelah penyidik menindaklanjuti laporan polisi yang diterima pada 1 September 2026 serta menerbitkan surat perintah penyidikan pada 5 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam perkara tersebut, tersangka disangkakan melanggar Pasal 311 KUHPidana terkait dugaan kealpaan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan sehingga menimbulkan bahaya umum bagi barang serta membahayakan keselamatan orang lain.
Pemeriksaan tersangka berlangsung di Ruang Unit I Satreskrim Polres Poso. Selama proses pemeriksaan, tersangka dinilai kooperatif, memberikan keterangan secara terbuka dan jujur, serta tidak mempersulit penyidik dalam mendalami perkara yang sedang ditangani.
Berdasarkan pertimbangan objektif dan subjektif, penyidik memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka. Keputusan tersebut turut mempertimbangkan sikap kooperatif tersangka sejak tahap penyelidikan hingga penyidikan serta kondisinya sebagai tulang punggung keluarga.
Sebagai bentuk pengawasan selama proses hukum berlangsung, tersangka diwajibkan melakukan lapor secara berkala kepada penyidik. Langkah tersebut diterapkan sebagai bentuk pengawasan yang proporsional tanpa menghambat kelanjutan proses penyidikan.
Kasat Reskrim Polres Poso, IPTU Habibi, S.H., M.H., mengatakan bahwa pemeriksaan BAP terhadap tersangka berjalan lancar. Menurutnya, sikap kooperatif tersangka sangat membantu penyidik dalam menggali keterangan terkait peristiwa kebakaran yang terjadi di Dusun Kapini.
Ia menjelaskan bahwa tersangka memberikan keterangan secara jujur dan terbuka mengenai dugaan kelalaian yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut.
Habibi menegaskan, keputusan untuk tidak melakukan penahanan telah melalui pertimbangan yang matang. Penyidik menilai tersangka tidak menunjukkan potensi melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti, sehingga kewajiban lapor berkala dinilai sebagai langkah pengawasan yang tepat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses penyidikan perkara Karhutla tersebut masih terus berjalan. Saat ini, penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) guna memperoleh kepastian ilmiah terkait titik api, sumber api, serta penyebab pasti terjadinya kebakaran.
Hasil pemeriksaan Labfor nantinya akan menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat pembuktian perkara melalui pendekatan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis bukti ilmiah.
Setelah hasil pemeriksaan Labfor diterima, penyidik akan melanjutkan proses dengan memeriksa sejumlah saksi tambahan dan ahli. Selanjutnya, seluruh hasil penyidikan akan dirampungkan dalam berkas perkara untuk dikoordinasikan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Kasat Reskrim juga mengingatkan masyarakat Kabupaten Poso, khususnya para petani, agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan menggunakan metode pembakaran. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kebakaran yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.
Ia menegaskan bahwa kelalaian sekecil apa pun dalam penggunaan api saat mengelola lahan dapat menimbulkan konsekuensi hukum serta kerugian yang besar.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mengutamakan cara-cara yang aman dan ramah lingkungan dalam mengelola lahan pertanian. Kesadaran bersama dinilai sangat penting untuk mencegah terulangnya peristiwa kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Poso.
Seluruh rangkaian pemeriksaan tersangka berlangsung tertib, aman, dan sesuai prosedur operasional standar penyidikan. Polres Poso menegaskan komitmennya untuk menangani perkara Karhutla secara profesional, transparan, dan humanis, sekaligus mengedepankan upaya pencegahan demi menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.
