Tadulakonews.com – TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (20/7/2026).
Rapat paripurna tersebut berlangsung di ruang sidang DPRD Berau dan dipimpin oleh pimpinan dewan bersama anggota DPRD serta dihadiri Bupati Berau Sri Juniarsih beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Berau.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya telah disampaikan Bupati Berau dalam rapat paripurna pada 29 Juni 2026.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Berau menyampaikan pendapat akhirnya terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.
Ketujuh fraksi di DPRD Berau pada prinsipnya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Meski memberikan persetujuan, masing-masing fraksi tetap menyampaikan sejumlah catatan, masukan, dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Berau.
Beberapa hal yang menjadi perhatian DPRD di antaranya mengenai pengelolaan aset daerah yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih tertib, efektif, dan akuntabel.
Selain itu, legislatif juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penyertaan modal yang dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan manfaat optimal bagi daerah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bupati Berau Sri Juniarsih menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas saran dan evaluasi yang diberikan terhadap pelaksanaan APBD 2025.
Ia menegaskan akan segera menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menindaklanjuti setiap catatan yang disampaikan DPRD melalui langkah-langkah perbaikan sesuai kewenangan masing-masing.
Menurut Sri Juniarsih, persetujuan terhadap Raperda tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara administratif maupun objektif dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menilai hasil tersebut menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Berau bersama DPRD telah berupaya menjalankan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan berpedoman pada regulasi yang ada, pemerintah daerah berharap transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan APBD terus meningkat, termasuk dalam pengelolaan keuangan maupun aset daerah.
Meski demikian, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan pembenahan, baik yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun penguatan sistem pengendalian intern.
“Beberapa catatan dan koreksi yang disarankan baik oleh BPK maupun legislatif akan kami tindaklanjuti sebagai bahan evaluasi,” ujar Sri Juniarsih.
Berdasarkan laporan yang disampaikan sebelumnya, target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar lebih dari Rp5,36 triliun dengan realisasi mencapai lebih dari Rp5,07 triliun. Sementara itu, anggaran belanja daerah tercatat lebih dari Rp6,04 triliun sehingga terjadi defisit anggaran yang kemudian ditutup melalui mekanisme pembiayaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
