BGN Bantah Kewajiban PHK Massal Relawan SPPG, Penyesuaian Tenaga Disesuaikan dengan Kapasitas Dapur

- Penulis

Selasa, 10 November 2026 - 08:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Spread the love

Tadulakonews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) membantah adanya kewajiban pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Klarifikasi tersebut disampaikan BGN melalui siaran pers pada Kamis, 5 November 2026, menyusul adanya penyesuaian kebutuhan tenaga kerja dan biaya operasional dapur.

BGN menegaskan bahwa jumlah relawan dapat disesuaikan berdasarkan banyaknya penerima manfaat yang dilayani setiap dapur. Penyesuaian tersebut bukan merupakan kebijakan yang mewajibkan mitra untuk mengurangi jumlah pekerja.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

BGN Tegaskan Tidak Ada Kewajiban PHK Relawan SPPG

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta mitra dapur SPPG untuk mengurangi jumlah relawan.

“Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi relawan,” kata Tysa dalam siaran pers BGN.

Sebagai alternatif, BGN memberikan acuan perhitungan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kapasitas pelayanan dapur, dengan batas maksimal biaya operasional sebesar Rp3.000 per penerima manfaat per hari.

Adapun acuan kebutuhan relawan berdasarkan jumlah penerima manfaat adalah sebagai berikut:

  • Lebih dari 3.000 penerima manfaat: 47 relawan per hari.
  • 2.500–2.999 penerima manfaat: 42 relawan.
  • 2.000–2.499 penerima manfaat: 33 relawan.
  • 1.500–1.999 penerima manfaat: 24 relawan.
  • 1.000–1.499 penerima manfaat: 15 relawan.

BGN menegaskan bahwa angka tersebut bukan batas maksimal jumlah relawan, melainkan alternatif perhitungan kebutuhan tenaga kerja yang disesuaikan dengan skala pelayanan masing-masing dapur.

Selain itu, mitra SPPG dapat menerapkan sistem shifting atau pergiliran jadwal kerja agar kebutuhan tenaga kerja lebih fleksibel dan sesuai dengan pelayanan harian.

“Sekali lagi, kami tidak pernah meminta dapur SPPG untuk mengurangi jumlah relawan,” ujar Tysa.

Transformasi MBG 2.0 Fokus pada Efisiensi Anggaran

Penyesuaian kebutuhan tenaga kerja dan biaya operasional tersebut berlangsung di tengah transformasi MBG 2.0 yang dipimpin Kepala BGN Sudaryono.

Dalam siaran pers pada Kamis, 29 Oktober 2026, BGN menyampaikan bahwa transformasi tersebut diarahkan pada pemberantasan praktik koruptif, penguatan tata kelola, peningkatan pengawasan, transparansi, serta kolaborasi.

BGN juga mencatat efisiensi dan pengembalian anggaran mencapai Rp44 triliun selama 100 hari kerja kepemimpinan Sudaryono.

Jumlah tersebut terdiri atas:

  • Efisiensi anggaran BGN sebesar Rp38 triliun.
  • Insentif yayasan sebesar Rp2,5 triliun.
  • Efisiensi operasional dapur sebesar Rp3 triliun.
  • Pengembalian saldo virtual account sekitar Rp500 miliar.

Dalam periode yang sama, BGN mencatat sekitar 1,03 juta tenaga kerja aktif terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dengan demikian, BGN menegaskan bahwa penyesuaian kebutuhan relawan SPPG merupakan bagian dari pengaturan operasional berdasarkan kapasitas pelayanan dapur, bukan kebijakan PHK massal terhadap para relawan.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel tadulakonews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapolda Sulteng Patroli Udara Pantau Potensi Karhutla dan Tambang Emas Ilegal di Tiga Wilayah
POLRES POSO GELAR MINGGU KASIH DI GEREJA GKST IMANUEL SINTUWULEMBA, SALURKAN BANTUAN SEMEN UNTUK PEMBANGUNAN GEREJA
Tim Gabungan TNI-Polri, BNNK, dan Rutan Poso Gelar Sweeping Mendadak, Sejumlah Barang Berbahaya Diamankan
UAS dan Prof Zainal Sampaikan Pesan Sejuk: Tidak Harus Seiman untuk Bekerja Sama Merawat Kedamaian
Kapolda Sulteng Hadiri Dialog Lintas Agama Bersama UAS, Perkuat Kerukunan dan Persatuan
Polres Poso Pasang Spanduk Larangan PETI di Pegunungan Tambarana, Imbau Warga Hentikan Aktivitas Tambang Ilegal
Pemprov Sulteng Hibahkan Lahan Satu Hektare kepada Barantin untuk Pembangunan Instalasi Karantina Terpadu di Pantoloan
Gubernur Anwar Hafid: PKK Miliki Peran Strategis dalam Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Keluarga
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 19:24 WIB

Kapolda Sulteng Patroli Udara Pantau Potensi Karhutla dan Tambang Emas Ilegal di Tiga Wilayah

Minggu, 22 November 2026 - 12:35 WIB

POLRES POSO GELAR MINGGU KASIH DI GEREJA GKST IMANUEL SINTUWULEMBA, SALURKAN BANTUAN SEMEN UNTUK PEMBANGUNAN GEREJA

Minggu, 22 November 2026 - 09:37 WIB

Tim Gabungan TNI-Polri, BNNK, dan Rutan Poso Gelar Sweeping Mendadak, Sejumlah Barang Berbahaya Diamankan

Minggu, 22 November 2026 - 09:31 WIB

UAS dan Prof Zainal Sampaikan Pesan Sejuk: Tidak Harus Seiman untuk Bekerja Sama Merawat Kedamaian

Minggu, 22 November 2026 - 09:26 WIB

Kapolda Sulteng Hadiri Dialog Lintas Agama Bersama UAS, Perkuat Kerukunan dan Persatuan

Berita Terbaru