Tadulakonews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) membantah adanya kewajiban pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Klarifikasi tersebut disampaikan BGN melalui siaran pers pada Kamis, 5 November 2026, menyusul adanya penyesuaian kebutuhan tenaga kerja dan biaya operasional dapur.
BGN menegaskan bahwa jumlah relawan dapat disesuaikan berdasarkan banyaknya penerima manfaat yang dilayani setiap dapur. Penyesuaian tersebut bukan merupakan kebijakan yang mewajibkan mitra untuk mengurangi jumlah pekerja.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
BGN Tegaskan Tidak Ada Kewajiban PHK Relawan SPPG
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta mitra dapur SPPG untuk mengurangi jumlah relawan.
“Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi relawan,” kata Tysa dalam siaran pers BGN.
Sebagai alternatif, BGN memberikan acuan perhitungan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kapasitas pelayanan dapur, dengan batas maksimal biaya operasional sebesar Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
Adapun acuan kebutuhan relawan berdasarkan jumlah penerima manfaat adalah sebagai berikut:
- Lebih dari 3.000 penerima manfaat: 47 relawan per hari.
- 2.500–2.999 penerima manfaat: 42 relawan.
- 2.000–2.499 penerima manfaat: 33 relawan.
- 1.500–1.999 penerima manfaat: 24 relawan.
- 1.000–1.499 penerima manfaat: 15 relawan.
BGN menegaskan bahwa angka tersebut bukan batas maksimal jumlah relawan, melainkan alternatif perhitungan kebutuhan tenaga kerja yang disesuaikan dengan skala pelayanan masing-masing dapur.
Selain itu, mitra SPPG dapat menerapkan sistem shifting atau pergiliran jadwal kerja agar kebutuhan tenaga kerja lebih fleksibel dan sesuai dengan pelayanan harian.
“Sekali lagi, kami tidak pernah meminta dapur SPPG untuk mengurangi jumlah relawan,” ujar Tysa.
Transformasi MBG 2.0 Fokus pada Efisiensi Anggaran
Penyesuaian kebutuhan tenaga kerja dan biaya operasional tersebut berlangsung di tengah transformasi MBG 2.0 yang dipimpin Kepala BGN Sudaryono.
Dalam siaran pers pada Kamis, 29 Oktober 2026, BGN menyampaikan bahwa transformasi tersebut diarahkan pada pemberantasan praktik koruptif, penguatan tata kelola, peningkatan pengawasan, transparansi, serta kolaborasi.
BGN juga mencatat efisiensi dan pengembalian anggaran mencapai Rp44 triliun selama 100 hari kerja kepemimpinan Sudaryono.
Jumlah tersebut terdiri atas:
- Efisiensi anggaran BGN sebesar Rp38 triliun.
- Insentif yayasan sebesar Rp2,5 triliun.
- Efisiensi operasional dapur sebesar Rp3 triliun.
- Pengembalian saldo virtual account sekitar Rp500 miliar.
Dalam periode yang sama, BGN mencatat sekitar 1,03 juta tenaga kerja aktif terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dengan demikian, BGN menegaskan bahwa penyesuaian kebutuhan relawan SPPG merupakan bagian dari pengaturan operasional berdasarkan kapasitas pelayanan dapur, bukan kebijakan PHK massal terhadap para relawan.





