Tadulakonews.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat komitmen dalam pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Ke depan, perlindungan HAM tidak lagi hanya berfokus pada empat kelompok sasaran, tetapi diperluas melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi VI.
Perluasan cakupan tersebut menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi RANHAM Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Polibu, Kamis (19/11).
Jika RANHAM Generasi V berfokus pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, maka RANHAM Generasi VI mencakup sembilan pilar pemajuan dan perlindungan HAM.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kesembilan pilar tersebut meliputi hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, anti penyiksaan, anti diskriminasi, hak anak, hak penyandang disabilitas, hak perempuan, hak migran, serta pengarusutamaan HAM lintas sektor.
Cakupan yang lebih luas ini diharapkan dapat terintegrasi dalam kebijakan pembangunan dan tata kelola pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Untuk mewujudkannya, RANHAM Generasi VI diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dengan melibatkan secara aktif perangkat daerah teknis sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing pilar.
Gubernur Sulawesi Tengah melalui Staf Ahli Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Dr. Rusmiadi, S.T., S.H., M.Si., mengingatkan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM tidak boleh berhenti pada urusan administrasi ataupun sekadar pemenuhan indikator pelaporan.
Ia menegaskan bahwa setiap regulasi dan program pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan serta kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, hal tersebut penting untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan akses terhadap hak-hak dasarnya akibat keterbatasan ekonomi, kondisi geografis, maupun perbedaan latar belakang.
“Kualitas pemerintahan tidak hanya diukur dari banyaknya regulasi yang dihasilkan, tetapi dari seberapa jauh regulasi tersebut menghadirkan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan perlindungan bagi masyarakat,” pesannya.
Lebih lanjut, ditegaskan bahwa pemenuhan HAM telah menjadi bagian dari arah pembangunan Sulawesi Tengah melalui visi Sulteng Nambaso dan implementasi program 9 BERANI.
Di antaranya melalui program BERANI Cerdas dan BERANI Sehat yang diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Kedua program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pelayanan dasar.
Selain rapat koordinasi RANHAM, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Rapat Penyampaian dan Finalisasi Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM.
Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat harmonisasi regulasi serta memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan prinsip-prinsip HAM.
“Semoga melalui forum ini, kita mampu melahirkan rekomendasi yang berkualitas, memperkuat harmonisasi regulasi serta memastikan setiap produk hukum daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan,” harapnya.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah, Bagian Hukum kabupaten/kota, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)





