Tadulakonews.com – Pembangunan talut di wilayah Simpang Tiga Bungin, Lampung Barat, menuai sorotan dari masyarakat setempat. Proyek tersebut menjadi perhatian karena diduga tidak memenuhi prinsip transparansi dalam pelaksanaannya.
Kecurigaan muncul lantaran tidak ditemukannya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan. Padahal, setiap pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah seharusnya mencantumkan informasi tersebut secara terbuka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Papan informasi proyek memiliki fungsi penting untuk menyampaikan detail kepada publik. Informasi yang seharusnya tercantum meliputi sumber anggaran, nilai proyek, pelaksana kegiatan, serta jangka waktu pengerjaan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, pekerjaan talut tetap berjalan meskipun tanpa adanya papan nama proyek. Hal ini memicu pertanyaan dari masyarakat terkait legalitas dan transparansi proyek tersebut.
Selain aspek administratif, kondisi teknis pekerjaan juga menjadi perhatian. Masyarakat menilai kualitas pekerjaan perlu diawasi secara lebih ketat.
Dari hasil pengamatan, ketebalan talut pada bagian bawah hanya sekitar 15 cm. Sementara itu, bagian atas atau pucuk mencapai ketebalan sekitar 50 cm.
Perbedaan ketebalan yang cukup signifikan ini dinilai tidak wajar. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan standar konstruksi yang berlaku.
Ketidaksesuaian spesifikasi teknis dikhawatirkan dapat berdampak pada kekuatan bangunan. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menimbulkan risiko kerusakan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa proyek tersebut diduga dikerjakan oleh seorang pemborong bernama Dedy. Namun, informasi ini belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak terkait.
Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai instansi yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Sumber anggaran yang digunakan juga belum diketahui secara pasti.
Ketiadaan papan informasi proyek dinilai melanggar prinsip keterbukaan informasi publik. Hal ini bertentangan dengan aturan yang mewajibkan transparansi dalam penggunaan anggaran negara atau daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur kewajiban tersebut. Setiap badan publik harus membuka informasi kepada masyarakat, termasuk dalam kegiatan pembangunan.
Masyarakat sekitar berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah. Mereka meminta agar dilakukan pengecekan langsung ke lokasi proyek.
Selain itu, aparat pengawas juga diharapkan turut turun tangan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai aturan.
Jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur, masyarakat meminta agar pihak yang bertanggung jawab segera ditindak. Penegakan aturan dianggap penting untuk menjaga kualitas pembangunan.
Hingga berita ini disusun, upaya konfirmasi kepada pihak terkait masih terus dilakukan. Diharapkan dalam waktu dekat akan ada penjelasan resmi mengenai proyek talut di Simpang Tiga Bungin tersebut.
