Tadulakonews.com – Rencana aksi penyampaian aspirasi yang akan digelar oleh Aliansi Peduli Morowali (APM) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali pada Senin, 6 Juli 2026, menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Aksi tersebut diketahui berdasarkan surat pemberitahuan bernomor 01/APM/VII/2026 yang telah disampaikan kepada Kepolisian Resor Morowali pada Sabtu, 4 Juli 2026.

Berbagai diskusi mengenai aksi ini berlangsung di warung kopi hingga grup-grup WhatsApp. Dari beragam perbincangan tersebut, lahirlah 10 poin tuntutan rakyat Morowali yang nantinya akan disampaikan melalui orasi maupun selebaran pernyataan sikap APM.

Dalam rilis praaksi, APM mengusung tema “Penyelamatan Daerah Tercinta Morowali”. APM menilai kepemimpinan Bupati Morowali gagal menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, berbagai janji yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah dinilai belum terealisasi sehingga dianggap hanya menjadi janji politik semata.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berikut 10 tuntutan yang akan disampaikan APM:

1. Menolak pemborosan anggaran serta mendesak pemerintah daerah menghentikan pemberian hibah kepada instansi vertikal, termasuk alokasi anggaran sebesar Rp75,5 miliar.
2. Memperbaiki perencanaan pembangunan melalui sistem yang lebih partisipatif dan inklusif, sekaligus menangani Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp848,77 miliar agar anggaran terserap secara efektif.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dengan memperbaiki sistem pengelolaan dan evaluasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
4. Menjamin pembayaran gaji guru secara layak dan tepat waktu, serta memenuhi hak-hak pekerja outsourcing di lingkungan pemerintah daerah.
5. Menolak aktivitas pertambangan di wilayah Bungku Tengah, termasuk menghentikan aktivitas PT Duta Sarana Batuan, PT Batu Alam Prima, dan PT Dua Saudara Nikelindo, serta menolak penerbitan izin tambang baru di wilayah tersebut.
6. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama memastikan ketersediaan gas dan minyak serta merealisasikan janji program gas dan minyak gratis.
7. Menyelesaikan persoalan sektor pertanian, meliputi pembangunan jalan tani, distribusi pupuk subsidi yang tepat sasaran, ketersediaan BBM untuk alat pertanian, dan perbaikan sistem irigasi.
8. Meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan merealisasikan janji program Pancaroba guna meningkatkan taraf hidup nelayan Morowali.
9. Mewujudkan pemerataan akses listrik dan jaringan internet bagi masyarakat kepulauan serta memberikan perhatian kepada nelayan yang terdampak aktivitas pertambangan.
10. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyelesaian pembangunan infrastruktur pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi serta pengelolaan beasiswa yang lebih partisipatif dan transparan.

Koordinator aksi APM, Taufik Tamauka, mengatakan pembangunan di Morowali selama ini dinilai berjalan lambat dan lebih berorientasi pada proyek-proyek monumental serta seremonial, dibandingkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Data keuangan Kabupaten Morowali per 28 Juni 2026 menunjukkan sinyal merah serius atas kinerja manajemen birokrasi dalam mengeksekusi anggaran. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat Morowali, mulai dari lambatnya perputaran ekonomi, menurunnya daya beli, hingga banyak fasilitas dan bantuan yang belum terealisasi,” ujar Taufik, Minggu (5/7/2026).

Ia menambahkan, kegagalan pemerintah dalam mengeksekusi rencana pembangunan justru paling dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, berbagai kebutuhan dasar petani, nelayan, hingga kelompok masyarakat lainnya belum tersentuh secara maksimal.

Taufik menilai rendahnya serapan anggaran pada pertengahan tahun mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam melakukan stimulasi ekonomi secara tepat waktu.

“Di daerah seperti Morowali yang memiliki dinamika ekonomi tinggi, macetnya uang pemerintah berarti macetnya perputaran modal bagi kontraktor lokal, buruh bangunan, hingga pedagang kecil yang bergantung pada ekosistem proyek pemerintah. Aksi ini menjadi ruang partisipatif bagi masyarakat Morowali untuk menyampaikan aspirasinya. Perubahan lahir dari gerakan kolektif. Pemerintah daerah tidak boleh melupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Masyarakat harus menjadi prioritas utama pembangunan di Morowali,” tegas Taufik.