Tadulakonews.com – Palu, 2 Juni 2026 – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, M.Si., mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka penyerapan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Siranindi, Palu, Selasa (2/6/2026).
Dalam forum yang dihadiri jajaran Komisi IX DPR RI, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan ketenagakerjaan, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan sejumlah persoalan strategis ketenagakerjaan yang dihadapi Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah tujuan investasi terbesar di Indonesia.
Menurutnya, kunjungan Komisi IX DPR RI menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyampaikan berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian dalam revisi regulasi ketenagakerjaan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kunjungan ini sangat kami nantikan dan kami butuhkan. Banyak persoalan di Sulawesi Tengah, terutama di bidang ketenagakerjaan, yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan,” ujar Gubernur.
Ia menjelaskan bahwa meskipun Sulawesi Tengah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menjadi salah satu daerah tujuan investasi nasional, kondisi ketenagakerjaan masih menghadapi berbagai tantangan. Dari total angkatan kerja, sekitar 65 persen masih berada di sektor informal.
Menurut Gubernur, kondisi tersebut menjadi paradoks karena di Sulawesi Tengah terdapat sedikitnya tujuh kawasan industri yang menyerap sekitar 300 ribu tenaga kerja, namun tingkat penyerapan tenaga kerja lokal masih relatif rendah.
“Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah saat ini mencapai 8,9 persen dan berada di peringkat ketiga nasional. Namun, tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Karena itu, ia berharap revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat menghadirkan solusi yang lebih berpihak kepada daerah, khususnya dalam penguatan kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan, termasuk terhadap penggunaan tenaga kerja asing di kawasan industri.
Gubernur juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Ia membandingkan penerapan K3 di kawasan industri PT Vale Sorowako yang dinilainya lebih tertib dibandingkan sejumlah kawasan industri di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan industri telah menerima berbagai insentif dari pemerintah, sehingga sudah sepatutnya memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan dan keselamatan tenaga kerja.
Selain itu, Gubernur mendorong agar RUU Ketenagakerjaan memberikan keberpihakan yang lebih kuat kepada tenaga kerja lokal, terutama dalam peningkatan kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Ia mengusulkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) bertaraf internasional di Sulawesi Tengah serta mendorong setiap investor dan kawasan industri untuk turut membangun fasilitas pelatihan tenaga kerja bagi masyarakat lokal.
“Kebutuhan industri dan keterampilan tenaga kerja harus selaras. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar masyarakat lokal dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan industri di daerahnya sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya DPR RI dalam menghimpun masukan dari berbagai daerah guna memperkaya pembahasan RUU Ketenagakerjaan.
Ia menjelaskan bahwa DPR RI memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR perlu memperoleh data dan informasi yang komprehensif dari para pemangku kepentingan di daerah.
“Kehadiran kami di Sulawesi Tengah lebih banyak untuk mendengarkan berbagai masukan dan persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di lapangan sebagai bahan penyempurnaan RUU Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Komisi IX DPR RI juga mengapresiasi capaian Sulawesi Tengah dalam bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja di Sulawesi Tengah mencapai sekitar 1,6 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,95 persen atau turun 0,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Capaian tersebut menunjukkan tren positif dalam upaya pemerintah daerah menekan angka pengangguran sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Melalui kunjungan kerja spesifik ini, diharapkan berbagai aspirasi dan kebutuhan daerah dapat terakomodasi dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan sehingga mampu menghadirkan regulasi yang lebih adaptif, berkeadilan, dan mendukung pembangunan ketenagakerjaan nasional.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Alif Noeriyanto Rahman, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi BPJS Ketenagakerjaan Ihsanudin, S.Fil.I., M.Si., Kepala Wilayah Sulawesi Maluku BPJS Ketenagakerjaan Mientje Wattu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah Nursalam Halim, Rektor Universitas Tadulako Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng., Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Tengah Candra Wijaya, perwakilan Asosiasi Buruh Tadulako, jajaran kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh se-Sulawesi Tengah.
(Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Sulawesi Tengah)