Tadulakonews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah modus dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan.
Modus tersebut meliputi peminjaman bendera perusahaan, pemberian fee kepada oknum pejabat BNPB, hingga dugaan penggelembungan harga atau mark-up dalam pengadaan barang dan jasa.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan resminya pada Selasa (17/11/2026), mengatakan sejumlah perusahaan diduga menggunakan nama perusahaan lain untuk mendapatkan proyek. Namun, pelaksanaan pekerjaan justru dilakukan oleh perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka Bima Setiawan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ada para pihak ini kemudian yang menggunakan pinjam bendera tapi kemudian atas proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS (Bima Setiawan),” ujar Budi.
Selain itu, KPK menemukan dugaan pengaturan perusahaan yang ditunjuk langsung untuk mengerjakan proyek. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga memiliki komitmen memberikan sejumlah fee kepada oknum di lingkungan BNPB.
Penyidik juga mendalami dugaan penggelembungan harga atau mark-up dalam pengadaan barang dan jasa. KPK menduga kenaikan harga tersebut berkaitan dengan pemberian kickback atau imbalan kepada pihak-pihak tertentu.
KPK Periksa Eks Kepala BNPB
Dalam perkembangan penyidikan, KPK bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah memeriksa mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, pada Kamis pekan sebelumnya.
Budi menjelaskan, Suharyanto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut juga melibatkan seorang deputi BNPB yang masih aktif sebagai anggota TNI serta salah satu koordinator keprotokolan.
Para saksi dimintai keterangan terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa di BNPB, termasuk proses penunjukan langsung vendor atau penyedia proyek.
KPK menduga terdapat benturan kepentingan dalam penunjukan sejumlah perusahaan yang melaksanakan proyek tersebut.
Adik Eks Kepala BNPB Jadi Tersangka
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, sebagai tersangka.
KPK menduga Bima turut terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan BNPB. Saat ini, penyidik masih menelusuri aliran uang serta pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan dari proyek tersebut.
KPK memastikan koordinasi dengan Puspom TNI terus dilakukan guna mendukung proses penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi dan pendalaman dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.





