Tadulakonews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan mulai memproses tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 10 November 2026.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan hal tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Proses tersebut dijadwalkan dimulai setelah DPR kembali memasuki masa sidang usai menjalani masa reses.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” kata Dasco.
DPR Terima Berbagai Usulan Tindak Lanjut
Dasco mengatakan DPR telah menerima berbagai usulan terkait tindak lanjut polemik dokumen pendidikan Gibran.
Usulan tersebut datang dari sejumlah pihak, mulai dari organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR dari berbagai fraksi.
Namun, selama masa reses, pembahasan yang dilakukan DPR masih berlangsung secara informal.
Dasco menjelaskan, proses resmi baru dapat dimulai setelah masa sidang dibuka pada Selasa, 10 November 2026.
“Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujarnya.
MA Batalkan Surat Keterangan Penyetaraan SMA Gibran
Polemik ini berkaitan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah.
Dokumen tersebut sebelumnya digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan Gibran dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 itu diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.
Dalam petitum gugatannya, penggugat meminta agar surat keterangan tersebut dinyatakan tidak sah serta ditarik untuk dimusnahkan.
Mahkamah Agung kemudian mengabulkan seluruh petitum dalam putusan kasasi tersebut.
Putusan itu selanjutnya memunculkan berbagai usulan agar DPR RI mengambil langkah tindak lanjut terkait persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.





