Tadulakonews.com – Pemerintah memastikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan ditingkatkan statusnya menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Namun, proses pengalihan status tersebut tidak dilakukan secara serentak, melainkan bertahap sesuai kebijakan dan kesiapan masing-masing instansi.
Kebijakan ini membuka peluang peningkatan kepastian kerja dan kesejahteraan pegawai. Meski demikian, jadwal pengangkatan di masing-masing instansi serta mekanisme penyesuaian gaji masih memerlukan kejelasan lebih lanjut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan kebijakan tersebut setelah mengikuti rapat koordinasi pemerintah bersama pimpinan DPR RI di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup lintas profesi,” ujar Prasetyo.
Kebijakan tersebut tidak hanya menyasar guru dan dosen, tetapi juga tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta tenaga teknis dan pelaksana lainnya.
Perubahan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu akan berdampak pada ketentuan kerja dan hak kepegawaian. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan aturan teknis agar proses pengalihan berjalan lancar dan hak-hak pegawai dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
Selain membuka peluang peningkatan status, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027.
Namun, kesempatan tersebut bukan berarti pegawai otomatis diangkat menjadi PNS. Setiap PPPK tetap harus memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, pemerintah juga menyepakati perpanjangan masa kerja bagi 172.323 guru non-ASN yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta sekitar 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama yang masa kontraknya berakhir pada Desember 2026.
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai kebijakan tersebut merupakan jawaban atas aspirasi berbagai profesi yang selama ini memperjuangkan kepastian status kepegawaian.
“Kami di Komisi II DPR RI banyak menerima aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari asosiasi guru, dosen, tenaga pemadam kebakaran, hingga Satpol PP,” kata Khozin, Minggu.
Meski menyambut baik kebijakan tersebut, Khozin mengingatkan bahwa perubahan status kepegawaian tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi. Menurutnya, peningkatan status harus diikuti dengan perhatian serius terhadap kesejahteraan pegawai.
“Kepastian status juga harus diikuti perhatian terhadap kesejahteraan pegawai agar mereka menjalankan tugas secara optimal,” ujarnya.
Ia pun meminta pemerintah segera mematangkan aturan teknis, termasuk mekanisme pengalihan status dan pemenuhan hak finansial pegawai.
Dengan demikian, kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027 diharapkan tidak hanya memberikan kepastian status, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan serta kualitas pelayanan publik di seluruh daerah.





