JAKARTA – Tadulakonews.com – Jaksa penuntut umum mengungkap penggunaan kode “malaikat” untuk menandai jatah uang yang disebut diperuntukkan bagi mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).
Dalam surat dakwaan, Silmy disebut memperoleh jatah sebesar Rp100 juta setiap bulan. Uang tersebut berasal dari pungutan tidak resmi dalam pengurusan dokumen keimigrasian yang dikenal dengan istilah “uang klik” atau “uang loket”.
Hal itu terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (29/10/2026). Jaksa mendakwa Silmy bersama sejumlah pejabat dan pegawai Imigrasi melakukan pemerasan dengan cara memaksa serta mempersulit proses penerbitan dokumen keimigrasian.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Jaksa menyebut total penerimaan dari praktik “uang klik” atau “uang loket” tersebut mencapai Rp168.972.869.091 selama periode 2021 hingga 2026.
Menurut jaksa, Silmy tetap menerima uang tidak resmi tersebut setelah menjabat sebagai Wamen Imipas. Bahkan, ia disebut meminta setoran sebesar Rp100 juta setiap bulan.
“Bahwa pada sekitar bulan Februari atau Maret 2023, Terdakwa memerintahkan Bagus Bramantyo untuk meminta uang jatah setoran uang yang dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhannya, selanjutnya Bagus Bramantyo menemui Tessar Bayu Setyaji di ruangannya dan menyampaikan permintaan uang dari Terdakwa sebesar Rp 100.000.000 setiap bulannya,” kata jaksa.
Permintaan tersebut, menurut jaksa, kemudian dipenuhi dengan mengumpulkan uang dari sejumlah bagian.
Tessar Bayu Setyaji disebut memerintahkan Juniadi Sri Priambudi menyiapkan uang sebesar Rp25 juta setiap bulan. Sementara itu, kekurangannya disiapkan oleh bagian Subdirektorat Izin Tinggal.
Uang yang telah terkumpul kemudian diambil Bagus Bramantyo secara tunai setiap bulan di ruangan Tessar Bayu Setyaji.
Ada Sistem Pencatatan dan Kode Khusus
Jaksa juga mengungkap adanya sistem pencatatan dan pembagian jatah dari uang yang terkumpul melalui praktik tersebut.
Uang “klik” atau “uang loket” yang sebelumnya disetorkan ke rekening penampungan dicairkan secara tunai oleh Juniadi Sri Priambudi, Gusti Benardiansyah alias Obin, Yohannes Sri Winarto, ataupun staf lainnya. Uang tersebut kemudian digabungkan dengan penerimaan tunai untuk dibuatkan catatan atau rekapitulasi jumlahnya.
“Bahwa dari semua uang klik atau uang loket yang telah dibayarkan ke rekening penampungan, kemudian dicairkan secara tunai oleh Juniadi Sri Priambudi, Gusti Benardiansyah alias Obin, Yohannes Sri Winarto ataupun staf lainnya dan digabungkan dengan uang yang diterima secara tunai untuk dibuatkan catatan atau rekap jumlahnya,” kata jaksa.
Dalam rekapitulasi tersebut, setiap pejabat atau pihak yang menerima bagian diberikan kode khusus. Silmy Karim disebut menggunakan kode “malaikat”.
“Beserta dengan rekap pembagian jatah untuk pejabat dan juga pimpinan dengan diberikan kode untuk setiap pejabat atau pihak yang untuk Terdakwa diberi kode ‘malaikat’,” imbuh jaksa.
Silmy Disebut Terima Rp1,2 Miliar
Dalam dakwaan, jaksa menyebut Silmy memperoleh total uang sebesar Rp1,2 miliar dari praktik pungutan tidak resmi tersebut.
Selain Silmy, sejumlah terdakwa lain juga disebut menerima bagian dengan nominal berbeda. Saffar Muhammad Godam disebut menerima Rp500 juta, Jaya Saputra Rp6,53 miliar, Tessar Bayu Setyaji Rp2,88 miliar, dan Bagus Bramantyo Rp4,24 miliar.
Sementara itu, Juniadi Sri Priambudi disebut memperoleh Rp16,3 miliar dan Gusti Benardiansyah alias Obin sebesar Rp50,96 miliar.
Jaksa menegaskan, total penerimaan dari praktik “uang klik” atau “uang loket” yang dilakukan Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Gusti Benardiansyah alias Obin, dan Juniadi Sri Priambudi selama periode 2021 hingga 2026 mencapai Rp168.972.869.091.
“Bahwa dari penerimaan-penerimaan uang klik atau uang loket yang dilakukan oleh Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Gusti Benardiansyah alias Obin, Juniadi Sri Priambudi sejak tahun 2021 hingga tahun 2026 diperoleh jumlah penerimaan sebesar Rp 168.972.869.091,” ujar jaksa.
Seluruh nominal dan dugaan keterlibatan para pihak tersebut merupakan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa dan masih harus dibuktikan dalam proses persidangan.





