TADULAKONEWS.Com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan audit Hak Asasi Manusia (HAM) nasional yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI di tingkat kabupaten dan kota.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., saat menerima audiensi Komnas HAM RI yang dipimpin Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah, S.H., M.H., di ruang kerjanya, Selasa (10/3/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan tersebut membahas rencana audit atau penilaian pemenuhan HAM yang akan dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Tengah.
Audit ini difokuskan pada empat hak dasar masyarakat yang menjadi indikator utama penilaian.
Empat hak tersebut meliputi hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dasar, hak atas pekerjaan, serta hak atas pangan.
Melalui audit tersebut, Komnas HAM ingin melihat sejauh mana kebijakan pemerintah daerah telah selaras dengan upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.
Selain itu, audit juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai praktik baik yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Hasil dari penilaian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan HAM.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan audit HAM tersebut.
Ia menyebutkan bahwa upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, berbagai program pembangunan di Sulawesi Tengah saat ini telah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program-program tersebut juga selaras dengan Astacita Presiden yang menjadi arah pembangunan nasional.
Di tingkat daerah, kebijakan tersebut dijabarkan melalui program prioritas “9 Berani”.
Program tersebut berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan pemenuhan hak-hak dasar warga.
Wakil Gubernur menegaskan bahwa keadilan bagi masyarakat merupakan prinsip penting dalam pelaksanaan pembangunan.
Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Hal itu termasuk dalam upaya pemenuhan hak kesehatan, pendidikan, serta perlindungan bagi para pekerja.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses audit HAM tersebut.
Menurutnya, keterbukaan data menjadi bagian penting dalam mendukung proses penilaian yang objektif dan transparan.
Pemerintah daerah juga terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pengembangan UMKM diharapkan mampu membuka lebih banyak lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga menjalankan program Berani Cerdas dan Berani Sehat.
Kedua program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Tengah.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Program tersebut juga diharapkan dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.
Wakil Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh pelaksanaan audit HAM.
Ia memastikan bahwa data-data yang dibutuhkan dalam proses penilaian tersedia dan dapat diakses.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah menjelaskan bahwa audit HAM merupakan bagian dari program prioritas nasional.
Program tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dalam memenuhi dan melindungi hak asasi manusia.
Audit HAM akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan penilaian.
Tahapan tersebut dimulai dari studi kebijakan yang dilakukan terhadap berbagai regulasi daerah.
Selanjutnya, tim akan melakukan studi lapangan untuk melihat implementasi kebijakan di masyarakat.
Proses audit juga melibatkan penilaian dari tim ahli yang memiliki kompetensi di bidang hak asasi manusia.
Setelah itu, pemerintah daerah akan diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atas hasil temuan tim penilai.
Hasil dari seluruh tahapan tersebut nantinya akan menghasilkan skor penilaian.
Selain skor, Komnas HAM juga akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Rekomendasi tersebut bertujuan untuk memperkuat implementasi pemenuhan HAM di daerah.
Ketua Komnas HAM menegaskan bahwa tujuan audit ini bukan untuk mempermalukan pemerintah daerah.
Sebaliknya, audit ini dilakukan untuk melihat dampak kebijakan terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat.
Melalui audit tersebut, Komnas HAM juga ingin mengidentifikasi praktik-praktik baik yang dapat dijadikan pembelajaran bagi daerah lain.
Dengan demikian, kebijakan yang terbukti efektif dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.
Di akhir pertemuan, Ketua Komnas HAM RI menyerahkan plakat penghargaan kepada Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
Penyerahan plakat tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di daerah.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Komnas HAM.
Kerja sama tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
