Tadulakonews.com – Jayapura, 9 Mei 2026 – Kegiatan jumpa pers ini dilaksanakan murni oleh mahasiswa asal tiga wilayah, yaitu Sinak, Pogoma, dan Agandugume. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap situasi yang sedang dialami masyarakat Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Mahasiswa menilai kondisi keamanan di Kabupaten Puncak saat ini tidak lagi kondusif. Situasi yang terus memburuk menyebabkan kasus pembunuhan warga sipil terus berulang dan menimbulkan pengungsian besar-besaran yang hingga kini belum berakhir, khususnya di Distrik Pogoma dan Kembru.

Dalam penyampaian awal, Koordinator Lapangan Urnius Matuwan menegaskan bahwa masyarakat masih berada dalam suasana duka mendalam akibat peristiwa “Kembru Berdarah” yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan trauma berkepanjangan bagi warga.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menyebut sangat ironis ketika masyarakat masih hidup dalam pengungsian dan suasana berkabung, namun di sisi lain pemerintah bersama elite politik justru membahas rencana pembentukan daerah otonomi baru.

Menurutnya, pembahasan pemekaran Kabupaten Sinak Jaya yang dilakukan di Timika oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Komisi II DPR RI tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat di lapangan.

Urnius mempertanyakan tujuan pemekaran tersebut karena hingga hari ini masyarakat di wilayah Dapil 3 dan Dapil 4 masih hidup dalam pengungsian dan daerah mereka belum pulih sepenuhnya.

Mewakili tiga organisasi mahasiswa, Ketua IPMS Anison Tabuni menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya menghentikan rencana pemekaran dan lebih memprioritaskan keselamatan rakyat.

Ia menegaskan bahwa keluarga masyarakat Puncak, mulai dari orang tua hingga anak-anak, masih hidup dalam ketidakpastian di tempat pengungsian akibat konflik yang belum terselesaikan.

Anison meminta para elite politik berhenti membicarakan pemekaran daerah dan segera fokus menangani para pengungsi serta memulihkan kondisi masyarakat.

Ia juga mendesak agar TNI non-organik ditarik dari wilayah Kabupaten Puncak dan seluruh Tanah Papua demi mengurangi ketegangan dan rasa takut di tengah masyarakat.

Sementara itu, mewakili senior mahasiswa, Auto Murib menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus menyelesaikan persoalan kemanusiaan daripada memaksakan pembentukan daerah otonomi baru.

Menurutnya, berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Puncak dan wilayah Papua lainnya harus segera dituntaskan secara adil dan terbuka.

Hal senada disampaikan oleh perwakilan mahasiswa lainnya, Person Tabuni, yang menegaskan bahwa masyarakat Puncak masih berada dalam suasana duka mendalam akibat konflik yang terjadi.

Ia mempertanyakan kembali tujuan pemekaran daerah di tengah kondisi masyarakat yang belum pulih dan masih mengalami penderitaan.

Setelah penyampaian orasi, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Pernyataan Sikap Mahasiswa Puncak yang dibacakan oleh Ketua IPMA, Hermanus Murib.

Dalam pernyataan tersebut, mahasiswa menyampaikan penolakan terhadap rencana pemekaran Kabupaten Sinak Jaya, mendesak penarikan TNI non-organik dari Kabupaten Puncak dan seluruh Tanah Papua, mengutuk tindakan kekerasan terhadap warga sipil di Kembru dan Pogoma, serta meminta pemerintah memproses hukum pelaku kekerasan dalam peristiwa “Kembru Berdarah”.

Jayapura, Sabtu 9 Mei 2026

Korlap: Urnius Matuwan
Wakorlap: Rodis Murib
Penanggung Jawab:
Ketua IPMS: Anison Tabuni
Waket IPMP: Lotani Murib
Ketua IPMA: Hermanus Murib