Tadulakonews.com – POSO, SULAWESI TENGAH – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, melaksanakan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat infrastruktur fasilitas kesehatan bagi masyarakat.
Proyek pembangunan RSUD Kabupaten Poso tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp265.738.789.697 (dua ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan dokumen kontrak, pekerjaan ini menggunakan Nomor Kontrak HK.02.01/KONT-JK/Gs29.5.1/01/2026, tertanggal 5 Oktober 2026.
Pelaksanaan pembangunan dipercayakan kepada CIPAKO PUTRA, KSO, selaku kontraktor pelaksana yang bertanggung jawab menyelesaikan seluruh pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan kontrak, spesifikasi teknis, serta standar mutu yang telah ditetapkan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga melibatkan tim manajemen konstruksi yang terdiri atas PT Ciriajasa Cipta Mandiri, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Ikbatek Kosong Empat, KSO.
Tim manajemen konstruksi memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, pengendalian, serta pemantauan terhadap seluruh proses pembangunan. Hal ini diperlukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, standar mutu, dan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan dokumen kontrak, pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Poso memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 456 (empat ratus lima puluh enam) hari kalender. Jangka waktu tersebut menjadi acuan bagi kontraktor pelaksana dalam menyelesaikan seluruh tahapan pekerjaan konstruksi.
Selain waktu pelaksanaan, masa pemeliharaan pekerjaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Masa pemeliharaan ini merupakan bagian dari tanggung jawab penyedia jasa untuk memastikan hasil pekerjaan tetap terjaga kualitas, kondisi, dan fungsinya sesuai ketentuan kontrak.
Dari sisi pembiayaan, pembangunan RSUD Kabupaten Poso bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema Multi Years Contract (MYC) Tahun Anggaran 2026–2027.
Penerapan kontrak tahun jamak tersebut memungkinkan pelaksanaan pembangunan berlangsung secara berkesinambungan lintas tahun anggaran. Dengan demikian, tahapan pekerjaan dapat direncanakan dan dilaksanakan secara lebih terukur berdasarkan kebutuhan teknis serta target penyelesaian proyek.
Dalam pelaksanaannya, kontraktor dituntut untuk senantiasa memperhatikan kualitas hasil pekerjaan, ketepatan waktu, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kepatuhan terhadap seluruh persyaratan teknis dan administrasi yang tercantum dalam dokumen kontrak.
Sementara itu, tim manajemen konstruksi diharapkan menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan objektif. Pengawasan tersebut mencakup pemastian kesesuaian setiap tahapan pekerjaan dengan spesifikasi teknis, gambar perencanaan, standar mutu, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum, kontraktor pelaksana CIPAKO PUTRA, KSO, dan tim manajemen konstruksi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Koordinasi dan pengendalian yang optimal diperlukan untuk mengantisipasi berbagai kendala yang berpotensi muncul selama proses pelaksanaan pekerjaan.
Pembangunan RSUD Kabupaten Poso diharapkan menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketersediaan infrastruktur pelayanan kesehatan di Kabupaten Poso dan wilayah sekitarnya. Keberadaan fasilitas rumah sakit yang memadai diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan serta memperkuat kapasitas pelayanan medis di Provinsi Sulawesi Tengah.
Dengan nilai investasi mencapai Rp265,73 miliar melalui pendanaan APBN skema MYC Tahun Anggaran 2026–2027, pembangunan RSUD Kabupaten Poso diharapkan dapat terlaksana secara optimal, tepat mutu, tepat waktu, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Proyek ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur kesehatan serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.
